PUBLIKSATU, BAUBAU – Proyek pembangunan jembatan Buton-Muna (Tona) hampir dipastikan urung atau batal direalisasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 atau hingga akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sempat berusaha mendorong jembatan penghubung pulau Buton dan pulau Muna itu sebagai daftar usulan prioritas pada Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) Nasional tahun 2024 baru-baru ini.

“Usulan di pending (tunda) karena negara saat ini punya prioritas lain. Jadi, pembangunan jembatan Buton Muna, Insyaallah belum bisa terealisasi di RPJMN 2024,” kata Kepala Bappeda Sultra, J Robert Maturbongs dikonfirmasi usai Musrenbang RKPD Sultra di Baubau, Senin (20/3).

Setahunya, ujar dia, semua prasyarat pembangunan jembatan Tona mulai dari desain perencanaan sampai dengan kondisi lahan sudah tidak ada masalah. Namun, persoalannya anggaran negara sedang terbebani salah satu untuk menangani inflasi.

“Sehingga semua yang kira-kira membutuhkan anggaran besar itu dikoreksi kembali dengan merujuk pada fisibility stady. Apalagi alokasi negara sekarang ini masih difokuskan ke pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Kalimantan Timur,” jelasnya.

Menurut dia, berdasarkan analisa studi kelayakan atau feasibility study, nilai ekonomi dari jembatan Tona itu baru nampak pada tahun 2030 mendatang. Sehingga, selayaknya proyek itu masuk dalam skenario untuk direalisasikan tahun 2025 ke atas.

“Inilah (feasibility study, red) yang digunakan oleh pemerintah pusat sebagai pertimbangan kenapa (jembatan Tona) belum masuk sekarang. Jembatan Ini sifatnya multi years (tahun jamak) yang diharapkan dilaksanakan tiga sampai empat tahun. Sehingga, kita taksir akhir 2030 sudah bisa digunakan,” imbuhnya.

Sebenarnya, ungkap Robert, pendanaan pembangunan jembatan Tona sudah mencapai kesepakatan. Namun, belakangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi berat lantaran pandemi Covid-19 disusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat konflik Rusia-Ukraina.

“Pemerintah pusat mencoba pembiayaan alternatif melalui KPBU (Kerja Sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha), tapi tahapannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang jelas, walaupun ini (jembatan Tona, red) tidak diselesaikan RPJMN sampai 2024, kita tidak pantang menyerah. Kita berharap tahun 2030 masih tetap dilaksanakan,” tuturnya.

Lebih jauh, terang dia, pada dasarnya rencana pembangunan jembatan Tona itu sudah dihembuskan sejak era gubernur La Ode Kaimuddin. Lalu, coba direalisasikan Ali Mazi pada periode 2003-2008. Selanjutnya, masa gubernur Nur Alam mulai dilakukan tahapan penyempurnaan feasibility study dan DED (Detail Engineering Design) atau rancang bangun rinci.

“Sampai dengan zaman (periode 2018-2023) pak Ali Mazi sudah masuk finalisasi pendanaan. Namun karena terjadi pandemi Covid-19, itu diurungkan dengan alasan pertimbangan manfaat ekonomi tadi pemerintah pusat mengalihkannya,” pungkas Robert.

Sebagaimana diketahui, pembangunan jembatan Tona direncanakan sepanjang 2.969 meter dengan panjang bentang utama 765 meter terdiri dari bentang jembatan pendekat pulau Buton 525 meter dan pulau Muna 186 meter. Total biaya ditaksir menelan anggaran Rp15 triliun. Sementara, sesuai jadwal, masa pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin sudah berakhir tahun 2024.

Redaktur: Texandi