PUBLIKSATU, LAWORO – Pengamat politik, Didin Alkindi mengaku merasa aneh dengan gerakan menuntut pemberhentian Bahri sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar).
Didin tergelitik dengan aspirasi itu setelah mengetahui kabar ada aksi demonstrasi dan selembar pernyataan sikap sekelompok mahasiswa di Jakarta, Senin (27/2). Di mana, salah satu poinnya adalah meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Pj Bupati Mubar, Bahri.
Magister ilmu politik Universitas Nasional (Unas) itu menduga tak satupun yang terlibat dalam aksi tersebut merupakan mahasiswa asli dari Mubar. Sebab, dia menilai argumen tuntutannya yang menganggap Mubar tidak memiliki kemajuan tidak sesuai fakta.
“Sehingga aksi tersebut diduga memiliki tendensi kuat untuk mengarah ke politik pecah belah, politik adu domba, atau divide et impera yang mengkombinasikan strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan kekuasaan,” ujar Didin kepada wartawan media ini.
Lebih jauh, ia membeberkan terobosan kepemimpinan Bahri yang sudah berjalan sembilan bulan ini cukup memberikan perubahan signifikan pada daerah. Program itu antara lain penataan birokrasi, menggelar pasar murah, BLT BBM, menurunkan angka kemiskinan dari 13,96 persen jadi 13,85 persen.
Kemudian, Bahri juga berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke 4,0 persen, membangun kerja sama dengan BPJS dengan target 100 persen masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, dan mengalokasikan beasiswa sebesar Rp 1 miliar.
“Maka dengan prestasi yang diukir itu, maka tentu saya meyakini Kemendagri mampu melihat bahwa sosok Pj Bupati Mubar, Dr Bahri sebagai pejabat daerah yang kapabel, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah sesuai dengan harapan bapak presiden Republik Indonesia,” pungkas Didin.
Peliput: La Bulu
