PUBLIKSATU, LAWORO – Tokoh pemuda Kabupaten Muna Barat (Mubar), Didin Alkindi prihatin dengan tudingan tidak sedap terhadap Pj Bupati Bahri. Didin pun mendesak Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Mubar untuk mengklarifikasi perihal itu.
Permintaan Didin yang juga pendiri Lembaga Kerukunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tiworo Mubar itu dipicu oleh salah satu postingan di grup Facebook Muna Barat Watch. Di mana, akun Muh Ari memosting link berita publiksatu.co tentang “gerakan 69 Kades” disertai caption bernarasi miring terhadap Pj Bupati Mubar, Bahri.
“Kasian PJ mubar ini paksa kepala desa untuk tanda tangan dan meminta kepada Mendagri agar di perpanjang masa jabatannya Bahri di mubar…ko takut jga kha…..katanya orang dalam to kenapa minta tanda tangan para padesa dan menyuruh dan memaksa padesa meminta kepada Mendagri haahahha lucu2 kmu….,” tulis Muh Ari.
Didin menyayangkan pernyataan bernada negatif itu menyasar Bahri. Untuk itu, pihaknya mendesak Apdesi Mubar agar membuktikan secara secara faktual tentang dugaan pemaksaan terhadap 69 Kades dalam menandatangani dukungan perpanjangan masa jabatan Bahri sebagai Pj Bupati Mubar.
“Jika memang benar (postingan itu) maka buktikan, dan jika salah dan hanya menuduh dengan segala hormat kepada pihak yang bersangkutan untuk segera melakukan klarifikasi kepada publik agar tidak menjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat Muna barat sendiri,” kata Didin lewat pesan WhatsApp, Senin (20/2).
Memang, menurut dia, wilayah pemerintahan perlu adanya pengawasan eksternal misalnya kritik. Namun, seyogyanya setiap pendapat yang disampaikan ke umum tidak didasarkan atas kebencian dan fitnah. Terlebih, saat ini sudah memasuki musim politik khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Sebagai generasi muda, tentu kami tidak menginginkan dihasut dengan narasi-narasi kebencian. Jangan berikan dogma kepada publik yang tidak benar. Akibatnya adalah kemunduran untuk daerah kita. Sementara kita masyarakat Muna Barat menginginkan dan menuntut kemajuan daerah,” ujar magister ilmu politik Universitas Nasional (Unas) ini.
Terlepas dari itu, menurut dia, pihaknya merasa Pj Bupati Bahri sudah cukup baik dalam menahkodai Mubar. Selain rajin ke lapangan menerima keluhan warga, Bahri juga cekatan dalam merealisasikan program-program pro rakyat. Program itu antara lain, pasar murah, bantuan pembangunan mesjid, sentuhan usaha tepung tapioka, Bantuan Langsung Tunai dari APBD, dan tambahan anggaran Rp100 juta per desa.
“Wajar jika 69 kepala desa itu mendukung penambahan masa jabatan PJ Bupati Muna Barat karena kepemimpinan beliaulah program ini di layangkan. Sekalipun hanya diberikan waktu setahun sebagai Pj Bupati Muna Barat, tapi beliau mampu melakukan terobosan baru,” tandas Alumni Universitas Halu Oleo (UHO) ini.
Untuk diketahui, edisi 19 Januari 2023, publiksatu.co merilis berita tentang rencana 69 Kepala Desa (Kades) di Mubar menghadap Kemendagri untuk meminta perpanjangan masa jabatan Pj Bupati Mubar, Bahri. Para Kades mengagendakan hal itu usai mengikuti Hari Desa Nasional di Jakarta Internasional Stadium (JIS), (Ahad 19/2).
“Kami tidak diberangkatkan oleh Pj Bupati Mubar. Kita inisiatif menghadiri undangan Apdesi pusat. 1000 persen Pj. Bupati tidak memberangkatkan para Kades karena untuk kepentingannya,” ujar Ketua Apdesi Mubar, Armaya.
Penulis : La Bulu
