PUBLIKSATU, MUNA BARAT  –  Sejak menjabat pada 27 Mei 2022 lalu, berbagai upaya telah dilakukan Dr Bahri dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimensi capaian kerja tahunan dalam aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan pembangunan  dan kemasyarakatan.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah (Kemendagri) ini menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Penjabat Bupati Muna Barat dengan baik.

Strategi kebijakan pembangunan yang dilakukan enam bulan difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan public, pengendalian inflansi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan aspek pemerintahan.

Upaya meningkatkan pelayanan publik menitikberatkan pada kecepatan kemudahan  transparansi  kualitas  dan digitalisasi.  Melalui APBD perubahan tahun 2022 diantaranya membentuk Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Penyelenggraan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Pematangan lahan disertai ganti rugi pada kawasan Bumi Praja Laworoku sebagai persiapan Pembangunan Perkantoran Bumi Praja Laworoku dalam dokumen RTRW Mubar 2020 sampai 2040. Setiap rencana pembangunan gedung perkantoran dilengkapi dokumen UKL/UPL.

Untuk Pembangunan kantor Bupati, Rujab Bupati, kantor DPRD, Rujab Pimpinan DPRD, Masjid Agung dan MPP akan dialokasikan anggaran pada APBD 2023. Pembangunan MPP sebesar Rp 4,85 miliar

Hasilnya, Dr Bahri mendapatkan apresiasi dari Ombudsman RI sebagai kabupaten terbaik dalam hal kepatuhan pelayanan publik di Sultra. Kabupaten Mubar berdasarkan penilayan  kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman meraih nilai 69,27 dangan kualitas sedang kategori C.

Sebelumnya 2021, Mubar mampu memperoleh nilai 34,19 dengan zonasi merah. Capaian Dr Bahri dalam membina OPD memberikan pelayan publik menjadi spesial dan melonjak dibandingkan tahun sebelumnya. (PO4)