PUBLIKSATU.KENDARI-Aneka produk dunia perbankan terus berkembang, diantaranya fasilitas kartu kredit. Hal itu sejalan dengan kemajuan transaksi secara non tunai.

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 79 tahun 2022 tentang penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Hayati Hasan, Direktur Pemasaran mengatakan KKPD adalah Kartu Kredit dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD. Kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

“Bank Sultra senantiasa mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui KKPD. Program ini adalah salah satu solusi dalam meningkatkan keamanan bertransaksi serta mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai dan mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan,” ungkapnya berdasarkan rilis Bank Sultra kepada media ini.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Bank Sultra dengan Pemprov Sultra tentang rapat koordinasi implementasi KKPD yang digelar pada pekan lalu di aula โ€œ Maju Bersamaโ€ kantor Pusat Bank Sultra, Jumat (20/01)

Dalam pembahasan tersebut menyebutkan Pemprov Sultra akan mempersiapkan Peraturan sebagai dasar implementasi KKPD dan selanjutnya akan melakukan MoU dengan Bank Sultra.

Pilot project direncanakan untuk fasilitas KKPD, Bank Sultra (Bank Penerbit) melayani belanja perjalanan dinas. Nantinya akan  berkembang untuk memudahkan Pejabat Pelaksana APBD dalam belanja barang/jasa lainnya untuk mendukung percepatan penggunaan Pinjaman Dalam Negeri (PDN).

Untuk diketahui pertemuan ini dihadiri Asisten Adminstrasi Umum Setda Prov Sultra Bapak Dr. Ir. Sukanto Toding , MSP, MA  bersama tim. (ARA)