MUBAR – Masyarakat Kabupaten Muna Barat (Mubar) nampaknya belum ada kesadaran untuk taat membayar pajak. Pasalnya, hingga memasuki akhir tahun 2023 ini capaian pungutan pajak khusus pajak bumi dan bangunan (PBB) baru mencapai 13 persen.

“Capaian pajak kita dari PBBP2 dari target yang ditetapkan baru mencapai 13 persen. Dari Rp. 1,4 miliar yang ditarget, realisasi kurang lebih sekitar Rp. 900 juta,” ungkap, Pj Bupati Mubar, Dr. Bahri.

Untuk menggenjot target capaian salah satu sumber penghasilan asli daerah (PAD) tersebut, Pemkab Mubar menggumpul seluruh kepala desa (Kades), camat, untuk mengintensifkan pungutan pajak di tingkat masyarakat.

“Kami minta pemerintah desa maupun kecamatan agar setiap pengurusan apapun, masyarakat wajib melampirkan bukti pajak PBB lunas. Kemudian, Kades harus aktif melakukan penagihan atas punggutan pajak itu,” ujarnya.

Bagi desa yang mampu menyetor pajak 100 persen lanjut dia, maka akan diberikan insentif. “Sebenarnya masalah pajak ini non teknis. Masih ada aliran politik masa lalu saat Pilkades. Sehingga desa terkesan tidak populis menagih pajak. Padahal itu sifatnya wajib bagi siapapun, baik orang maupun badan sesuai dengan perintah undang-undang,” tuturnya.

Kondisi sama dengan pajak retribusi. Selama tahun berjalan 2022 ini pajak retribusi daerah baru menyumbang 4,2 persen dari total pendapatan. Sehingga realisasi keseluruhan hingga saat ini baru sekitar 70 persen lebih atau hampir 80 persen.

“Kondisi ini yang saya genjot dengan melibatkan para kades se-Mubar. Tolong kami dibantu. Tahun depan saya akan buat kegiatan Kades Award. Salah satu kriteria Kades Award adalah PBBnya harus 100 persen. Kalau mereka dapat itu, kita beri bantuan. Ada bonus dari pemerintah daerah,” terangnya.(P5)