BAUBAU – DPRD Kota Baubau menyoroti sejumlah Billboard yang terpampang di ruang publik. Reklame atau iklan itu ditengarai dipasang secara liar tanpa izin Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau.

“Saya minta Pemerintah Kota Baubau segera menertibkan seluruh reklame yang tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” kata anggota DPRD Baubau, Acep Sulfan dikonfirmasi usai rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS RAPBD 2023, Senin (21/11).

Jika tak memiliki IMB, menurut dia maka praktis reklame liar milik pengusaha itu tak punya kontribusi langsung buat keuangan daerah. Pun, pihaknya menyesalkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa pemasangan reklame berukuran besar itu sudah berlangsung beberapa tahun.

“Reklame yang tidak memiliki IMB itu kalau tidak salah terpasang di tujuh sampai 10 titik seperti depan pelabuhan dan depan SMA 2. Ukurannya berkisar enam kali delapan meter, ada juga lima kali 10 meter,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPRD Baubau ini.

Lebih dari itu, tambah Legislator Partai Gerindra ini, pihaknya juga khawatir reklame-reklame liar akan membahayakan keselamatan masyarakat. “Kalau tidak ada IMB, maka pasti titik pemasangannya belum dikaji Pemkot Baubau. Bisa saja lokasi itu memiliki kontur tanah yang labil,” tandas.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Baubau, Suarmawati mengakui tidak semua tempat bisa seenaknya dipasangi Billboard. Saat ini pihaknya masih melakukan pengaturan terkait lokasi-lokasi yang pas.

“Terkait Billboard yang sudah berdiri tanpa memiliki izin khususnya IMB dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) itu ada tujuh titik diantaranya di jalan Betoambari, sekitar lapangan Merdeka dan taman BRI. Kita sementara surati para pemilik Billboard untuk segera mengurus perizinannya,” tutur Suarmawati.

Semua Billboard liar dimaksud, tegas dia, diberi waktu mengusulkan izin paling lambat pekan ini. Bila tidak diindahkan, maka pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Satuan Polisi Pamong Praja bakal turun menertibkan atau mencopotnya.

“Billboard itu sudah berdiri beberapa tahun. Bahkan, yang di jalan Betoambari itu sudah berkisar 10 tahun belum bayar pajak. Tapi, kemarin Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) sudah menemukan pemiliknya. Tadi, saya sudah surati untuk segera menghadap ke PTSP mengurus perizinannya,” pungkasnya.(exa)