BAUBAU – DPRD Kota Baubau kembali menyinggung soal upaya pelestarian bahasa daerah. Wakil rakyat itu mendorong pemberlakuan wajib bertutur Wolio sehari dalam sepekan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot).

Usulan wajib bahasa Wolio itu disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Baubau dalam penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023, Senin (21/11).

“Perlunya langkah konkret termasuk lahirnya Perwali (Peraturan Wali Kota) yang menjadi dasar diberlakukannya satu hari penggunaan bahasa Wolio di setiap satuan kerja perangkat daerah dalam sepekan,” kata juru bicara Banggar DPRD Baubau, La Ode Hadia.

Wajib bertutur Wolio itu, menurut dia, merupakan salah satu wujud implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Wolio. Lalu diperkuat dengan kesepakatan antara DPRD dengan Pemkot Baubau saat pembahasan KUA-PPAS 2023.

“Juga perlu adanya penguatan muatan lokal di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada tenaga pengajar termasuk melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di dalamnya,” pungkas Politisi Partai Gerindra ini.

Untuk diketahui, Perda Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Wolio merupakan inisiatif DPRD Baubau. Alasannya, bahasa Wolio terancam punah. Di mana, hasil penelitian dari Kamaluddin dan kawan-kawan menunjukkan bahasa Wolio pada masyarakat Kota Baubau masuk kategori tidak dipertahankan.

Muhammad Ahadyat Zamani mengungkapkan, penelitian dari Kamaluddin dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pola pertahanan bahasa Wolio pada masyarakat Kota Baubau masuk kategori tidak dipertahankan. Kendati bahasa Wolio masih dituturkan oleh para orang tua dan anak-anak, tapi dalam jumlah sedikit.

“Hasil penelitian itu sejalan dengan pemetaan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan pemetaan tersebut bahasa Wolio merupakan salah satu dari 16 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah, masuk kategori rentan stabil tapi terancam punah,” kata Ketua Komisi III DPRD Baubau, Muhammad Ahadyat Zamani, Maret lalu.(exa)