MUNA — Permasalahan sampah di Kabupaten Muna khususnya di Kota Raha sudah menjadi momok bagi masyarakat. Pasalnya hampir setiap hari selalu disuguhkan dengan pemandangan tumpukan sampah yang berserakan diberbagai sudut kota Raha.

Dengan masalah itu, publik ataupun masyarakat Muna geram. Masyarakat terus menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna. Masyarakat menilai DLH dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Muna.

Tak hanya mendapat sorotan dari masyarakat, DPRD Muna melalui Komisi II DPRD Muna sudah berulang kali memanggil pihak DLH Kabupaten Muna untuk dihearing terkait penanganan sampah di Kabupaten Muna, khususnya di Kota Raha.

Namun DLH selalu beralasan bahwa persoalan sampah di Kabupaten Muna khususnya di Kota Raha selain kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah juga pihak DLH beralasan bahwa anggaran penanganan sampah di DLH sangat minim. Bahkan untuk membeli bahan bakar mobil sampah tidak cukup untuk mengangkut sampah.

Selain itu, armada mobil pengangkut sampah tinggal dua unit yang normal dari delapan unit yang ada DLH. Praktis dengan minimnya kendaraan pengangkut sampah maka pihak DLH kewalahan untuk mengangkut sampah didalam Kota.

Olehnya itu, DLH Muna mengajukan tambahan anggaran di APBD Perubahan tahun Anggaran 2022. Usulan DLH ini untuk membiayai operasional penanganan sampah di Kota Raha termasuk membiayai perbaikan armada mobil sampah yang mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun rusak berat. Usulan penambahan anggaran tersebut telah disetujui oleh DPRD Muna sebesar Rp 1 miliar lebih.

Plt. Kepala DLH Lumbang Gaol mengatakan dengan disetujuinya tambahan anggaran operasional maka ia akan pastikan secepatnya permasalahan sampah akan dituntaskan. Bahkan Lumban Gaul berjanji di hadapan anggota DPRD Muna dalam rapat gabungan Komisi bahwa dalam waktu sebulan sampah di Muna akan dituntaskan.

“Dengan tambahan anggaran sebesar Rp 1 miliar lebih ini maka saya pastikan dalam waktu satu bulan sampah di Muna khususnya di Kota Raha akan tuntas teratasi,” janjinya.

Komitmen janji Plt. Kadis DLH ini dicatat oleh seluruh Anggota DPRD Muna khususnya Komisi II. Sebagai mitra Komisinya Komisi II akan melakukan pengawasan terhadap kinerja DLH selama satu bulan kedepan. Jika masi terjadi penumpukan sampah dimana-mana maka Komisi II akan memanggil kadis DLH untuk menagih komitmennya.

“Kita sudah tambah anggarannya di APBD Perubahan dan Kadis DLH sudah berjanji dalam waktu satu bulan sampah akan dituntaskan dan janji itu kami akan catat dan pegang kalau dia tidak tepati janji maka kita akan panggil dia untuk kita hearing,” tegas Anggota Komisi II DPRD Muna, Sukri, Selasa, 27/09/2022. (Anuardin)