BAUBAU – Bagi peminat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepertinya harus banyak bersabar. Pasalnya, tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau belum ada rencana mengusulkan permintaan pengadaan PPPK.

“Iya kami tidak usulkan tahun ini, nanti kita evaluasi lagi,” kata Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse kepada awak media, Rabu 20/9.

Kata dia, biaya belanja pegawai yang tidak berimbang menjadi alasannya.

“Saya kira kami tetap memberikan pertimbangan tidak berimbangannya biaya pegawai sehingga kami menata dulu yang ada, itu saja dulu saya kira,” terangnya.

Adapun masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih jelas, Politisi PDI Perjuangan ini memberikan ruang kepada masyarakat, untuk mendapatkan info lebih resmi silahkan berhubungan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Baubau.

“Silahkan masyarakat ke BKPSDM untuk mendapatkan penjelasan lebih resmi,” kata Monianse.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Baubau melalui Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi, Samiun mengatakan, Pemkot tetap mengusulkan kuota PPPK.

“Sebenarnya bukan kita tidak usulkan tapi kita usulkan, hanya kita belum memenuhi persyaratannya, kan kita mengusul itu bukan berarti langsung di acc, tentunya ada persyaratan yang kita siapkan,” kata Samiun di kantor BKPSDM.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yakni belanja anggaran pegawai sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 untuk tahun anggaran 2022 untuk kabupaten/kota belanja anggaran pegawai maksimal 30 persen.

“Kota Baubau itu keadaan sebenarnya hari ini menurut penjelasan yang disampaikan oleh kepala BPKAD di sini ada datanya 40,64 persen belanja anggaran pegawai total Kota Baubau tahun 2022. Jadi itumi sebabnya Kota Baubau tidak melanjutkan usulan, bukan tidak usul tapi kita usul,” tegas Samiun.(p5)