MUNA BARAT — Pj Bupati Muna Barat, Dr Bahri baru saja menghadiri undangan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama kepala daerah se-Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, yang dibuka Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa,13/09/2022.

Pj Bupati Muna Barat hadir didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna Barat, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Muna Barat dan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Muna Barat.

Agenda rapat tersebut dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022 dan penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Pj Bupati Muna Barat, Bahri mengatakan bahwa Menpan-RB berencana melakukan pengadaan PPPK TA 2022 berdasarkan Surat Menpan-RB kepada Kementerian Keuangan No.B/20/MSM.01.00/2022 tanggal 4 Januari 2022 dengan menetapkan sebanyak 1.035.811 yang terdiri untuk instansi pusat sebanyak 93.554 dan instansi daerah sebanyak 942.257.

“Untuk instansi daerah diuraikan sebanyak 758.018 guru dan sebanyak 184.239 fungsional selain guru,” terangnya, Jumat, 16/09/2022.

Bahri menyebutkan bahwa Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas telah mengatakan salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah penataan tenaga non-ASN. Karenanya, penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 sekaligus menjadi komitmen nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional.

“Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 kita fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan yang pada tahun 2022 pengadaan ASN dilakukan hanya untuk PPPK,” timpalnya.

Olehnya itu, lanjut Bahri, dalam rangka pengadaan ASN tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui Surat Bupati Muna Barat Nomor 800/92/2022 tanggal 13 Juli 2022 telah mengusulkan kebutuhan ASN Kabupaten Muna Barat tahun 2022 yang disertai menyampaikan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan tunjangan PPPK formasi 2022.

Lebih lanjut, semua usulan kebutuhan ASN berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebanyak 257 orang yang diuraikan dalam formasi umum (tenaga teknis) sebanyak 34 orang, tenaga kesehatan sebanyak 99 orang dan tenaga guru sebanyak 124 orang dengan perhitungan anggaran gaji setiap bulan untuk 257 orang sebesar Rp 842.813.200,- atau sebesar Rp10.113.758.400,- yang akan dialokasikan melalui APBD Kabupaten Muna Barat.

Berdasarkan laporan Kepala BPSDM Muna Barat yang diterima oleh Pj Bupati Muna Barat dari usulan tersebut Kemenpan-RB, telah menyetujui seluruh usulan Pemda Mubar tentang pengadaan ASN sebanyak 257.

“Kita bersyukur dan memberi apresiasi atas disetujuinya usulan formasi PPPK oleh Kemenpan-RB. Rencananya pada minggu ke-3 dan minggu ke-4 bulan September 2022 sudah mulai dijadwalkan untuk persiapan proses penerimaan tes PPPK yang selanjutnya BPSDM Muna Barat menunggu panggilan untuk Rapat Koordinasi Petunjuk Teknis dari Panselnas,”ungkap Dr. Bahri.

Dengan adanya formasi PPPK ini, Pj. Bupati Mubar mengimbau kepada seluruh masyarakat Muna Barat yang memenuhi syarat agar mempersiapkan diri untuk mengikuti tes.

“Bagi warga Kabupaten Muna Barat yang memenuhi persyaratan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti atau melakukan pendaftaran pengadaan PPPK ini yang dapat membuka lapangan pekerjaan sekaligus memberikan kesempatan bagi warga Muna Barat untuk menjadi abdi negara dan sekaligus dapat menutupi kebutuhan tenaga teknis, tenaga guru dan tenaga kesehatan yang merupakan pelayanan dasar wajib sebagai komitmen Pemda dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pengadaan PPPK akan difasilitasi Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang akan dilaksanakan secara transparan dan terbuka,“ pungakasnya. (Anuardin)