MUNA — Terhitung satu bulan lebih pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Muna akan digelar. Namun sudah lebih satu bulan tahapan Pilkades berjalan, satu rupiahpun anggaran Pilkades belum dicairkan pihak DPMD Kabupaten Muna.

Selama ini dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) se Kabupaten Muna menggunakan anggaran pribadi untuk membiayai tahapan Pilkades. Dengan belum dicairkan anggaran Pilkades ini, tentunya akan menghambat tahapan Pilkades yang telah dijadwalkan akan digelar pada bulan November mendatang. Bahkan isu yang beredar bahwa sejumlah anggota PPKD bakal mengundurkan diri akibat anggaran Pilkades belum dicairkan.

Mendengar permasalahan ini, Sekretaris Komisi I Moh. Iksanudin saat RDP bersama Kepala Dinas DPMD dan Inspektorat mempertanyakan kepada pihak Pemda Muna terkait belum dicairkan anggaran Pilkades serentak tahun 2022.

“Kenapa anggaran Pilkades belum cair, saya kira anggaran ini tidak ada masalah,” tanya Politisi Gerindra itu.

Dirinya meminta kepada Pemda Muna agar segera memproses pencairan anggaran Pilkades sebab ia telah mendapat informasi jika dalam waktu dekat anggaran Pilkades tidak cair maka akan terjadi pengunduran secara massal PPKD se-Kabupaten Muna.

“Saya minta segera dicairkan, kalau sudah dicairkan maka orang-orang yang sudah bekerja secara teknis di lapangan diprioritaskan agar tahapan ini bisa berlangsung sesuai jadwal, terutama kepastian honor PPKD karena sampai saat ini mereka tidak tau berapa honornya, nah kalau mereka mogok kerja maka kita mau bikin apa lagi,” tegasnya.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Muna, Rustam mengatakan bahwa pihaknya telah mendapat arahan dari Kadis Keuangan agar mempersiapkan dokumen pencairan anggaran Pilkades.

“Beliau (Kadis Keuangan-red) sudah meminta saya segera dipersiapkan administrasinya yang mana yang tidak ada perubahannya segera diajukan sehingga perencanaan kami sudah bekerja untuk itu,” terangnya.

Berkaitan dengan operasional lanjut Rustam sesungguhnya pihak DPMD sudah melayangkan surat penegasan kepada seluruh Pj. Kepala Desa agar memfasilitasi biaya operasional Pilkades.

“Untuk biaya operasional, minggu lalu kami sudah mengirimkan surat penegasan kepada Pj. Kelapa Desa bagaimana memfasilitasi teman-teman PPKD di Desa,” katanya.

Kemudian mengenai besaran honor PPKD, Rustam mengungkapkan bahwa honor PPKD belum ia sampaikan secara terbuka kepada seluruh PPKD se-Kabupaten Muna.

“Besaran honor PPKD memang kami akui secara terbuka kami belum sampaikan, karena besaran honor itu diatur dalam Perbup bukan kami yang memohon, kan sudah ada dalam aplikasi, kami tidak bisa rubah-rubah,” sebutnya.

Rustam menyebutkan jika mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) besaran honor PPKD Rp 250 ribu perorang. Menurutnya angka ini sangat tidak rasional sehingga pihaknya menyiasati dengan cara menambah biaya operasional.

“Kalau kita mengacu dalam Perbup memang tidak masuk akal, karena kalau ketua Rp 250 ribu, itu dalam Perbup, tetapi agar tidak merasa kecil maka ada aturan yang kami lihat bagaimana mengatur biaya operasional, jadi kita atur sehingga diakumulasi lumayan besar. Jadi kisarannya kemarin sekitar Rp 500 ribu lebih perbulan, tetapi bukan kami yang seting-seting ini,” sebutnya.

Mantan Plt. BKD Muna ini mengakui bahwa besaran honor ini belum ia sampaikan kepada PPKD sebab dirinya ragu jangan sampai jumlah honor ini dipublikasikan lebih awal, maka banyak yang menarik diri dari Panitia Pilkades.

“Tetapi kami belum publis di lapangan karena kami kuatir kemarin dengan Perbup tentang honor seperti itu maka orang kuatir akan menarik diri, tetapi agar tidak menarik diri maka kami siasati lagi dengan melihat aturan bagaimana aturan main tentang operasional makan minumnya dan transportasinya, jadi kita lihat aplikasi ternyata bisa kita buat begini aturannya dalam aplikasi, sehingga anggota PPKD mendapat Rp 500 ribu perorang,” pungkasnya. (Anuardin)