MUNA — Terhitung hingga bulan September 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna melalui Inspektorat Kabupaten Muna telah menerima pengembalian uang negara sebesar Rp 2,25 miliar lebih. Jumlah ini dipastikan akan bertambah sampai dengan akhir tahun 2022.

Pengembalian uang negara tersebut berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada kepala desa yang menggunakan Dana Desa maupun temuan pihak ketiga yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Muna.

Kepala Inspektorat Kabupaten Muna, La Kuanto mengungkapkan temuan BPK yang direkomendasikan untuk dikembalikan ke Kas Negara maupun Kas Daerah bukan saja dari Dana Desa melainkan beberapa temuan dari penggunaan dana APBD Muna.

Kemudian temuan APIP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Desa didapat Rp 28 juta lebih dikembalikan ke Kas Desa, sementara jumlah rekomendasi yang dikembalikan ke Kas Desa Rp 157 juta lebih.

“Temuan BPK ini bukan saja Dana Desa tetapi bahwa campur-campur. Yang sudah dikembalikan hampir Rp 2 miliar. Jadi jumlah rekomendasi yang dikembalikan ke Kas Negara atas temuan Dana Desa berupa pajak sebesar Rp 181 juta lebih, sehingga total keseluruhan Rp 2,25 miliar lebih,” ungkapnya, Selasa, 13/09/2022.

Dalam proses pengembalian uang negara kata Kuanto, pihak Inspektorat tidak menganjurkan untuk setor tunai ke Inspektorat tetapi dilakukan dengan menyetor ke Rekening Negara untuk tunggakan pajak, Rekening Kas Daerah maupun Rekening Kas Desa. Inspektorat hanya menerima bukti setoran dari bank.

“Inspektorat tidak menerima uang dalam bentuk uang tunai, untuk menghindari fitnah dan menghindari perilaku yang tidak benar, kita hanya tunjukan kalau ini rekening negara untuk tunggakan pajak silahkan setor ke bank. Kalau rekening daerah ini nomornya lalu bawa ke kami bukti setorannya,” ujarnya.

Oleh sebab itu selaku Inspektur, La Kuanto telah menginstruksikan kepada seluruh stafnya agar tidak menerima setoran pengembalian uang negara dalam bentuk uang tunai. Jika ditemukan ada stafnya menerima uang tunai maka dirinya tidak segan-segan akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya sudah instruksi kepada staf saya untuk tidak menerima uang tunai, kalau menerima uang tunai maka saya akan berikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (Anuardin)