Publiksatu – Presiden Joko Widodo menanggapi serius kasus peretasan data.

Ulah peretas dengan akun anonim Bjorka yang sebelumnya mengumumkan meretas surat-surat rahasia untuk presiden Indonesia, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN), serta mengumbar data pribadi pejabat pemerintahan akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Kemarin (12/9) Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD; serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (pur) Hinsa Siburian.

’’Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data yang beredar. Salah satunya oleh Bjorka,’’ kata Johnny seperti dikutip dari jawapos.com.

Pemerintah telah menelaah data yang menurut akun anonim Bjorka merupakan rahasia negara. ’’Sementara data-data yang sifatnya umum. Bukan data spesifik dan bukan yang ter-update,’’ imbuhnya.

Ihwal keamanan siber, pemerintah akan membentuk tim tanggap darurat (emergency response team). Tim itu bertugas menjaga tata kelola data di Indonesia dan menjaga kepercayaan publik. Tim terdiri atas BSSN, Kemenkominfo, Polri, dan BIN.

Kepala BSSN Hinsa tak banyak berkomentar soal isu yang ramai diperbincangkan itu. Dia hanya menekankan bahwa serangan siber tidak mengganggu sistem elektronik di Indonesia. Menurut dia, semua masih berjalan lancar. ’’Masyarakat kami harap tenang saja. Tidak ada sistem elektronik yang diserang,’’ paparnya.

Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD telah mendapat laporan dari BSSN. ’’Kemudian (laporan) analisis dari deputi VII saya,’’ ungkap Mahfud terkait peretasan yang menyerang kementerian dan lembaga negara di Indonesia. Dia tak menampik bahwa kebocoran data memang terjadi.

Meski begitu, Mahfud menggarisbawahi, data yang bocor tidak masuk kategori rahasia. ’’Nggak ada rahasia negara kalau saya baca,’’ ujarnya.

Data yang bocor adalah data umum. Yang bisa diperoleh di banyak tempat dan sudah muncul di media massa. ’’Jadi, belum ada yang membahayakan,’’ tambahnya. Meski begitu, pemerintah masih melakukan pendalaman dan merapatkan persoalan tersebut.

Ulah Bjorka di dunia maya sendiri belum berhenti. Kemarin dia sempat mengumumkan akun baru di Twitter, yaitu @bjorxanism. Namun, selang beberapa jam, akun tersebut ditangguhkan oleh Twitter.

Sebelum akun terbaru itu ditangguhkan, Bjorka sempat menulis beberapa posting-an. Salah satunya memprotes kebijakan Twitter yang menangguhkan akunnya. Sebab, dia sama sekali tidak membagikan hasil peretasannya via akun Twitter-nya. Dia menduga kebijakan Twitter itu atas permintaan dari pemerintah Indonesia.

Sementara, informasi-informasi hasil peretasan disebar lewat channel Telegram-nya. Dia kembali membagikan data pribadi pejabat pemerintahan. Kali ini data milik Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Sebelumnya, data pribadi yang dia umbar adalah milik Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Kominfo Johnny G. Plate.

Hingga kemarin, belum ada tindakan terhadap peretas dengan akun anonim tersebut. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan, Direktorat Tindak Pidana (Ditipid) Siber melakukan monitoring terhadap hacker Bjorka sekaligus menunggu laporan dari para korban peretasan.

Pakar keamanan siber Pratama D. Persadha mengatakan, dalam kasus peretasan itu, semua lembaga merasa menjadi korban. Artinya, tidak ada satu pun lembaga yang merasa bertanggung jawab atas peretasan tersebut. ’’Padahal, ancaman peretasan diketahui dengan luas,’’ urainya.

Sebenarnya tugas itu diambil oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE). PSE harus melakukan pengamanan maksimal. ’’Menggunakan data terenkripsi untuk data masyarakat, minimal demi nama baik lembaga,’’ terangnya.

Seharusnya, BSSN masuk lebih dalam ke berbagai kasus peretasan di Indonesia. Menjelaskan bagaimana dan apa saja yang telah dilakukan untuk mengamankan data setiap institusi yang terjadi kebocoran. ’’Ini yang seharusnya dilakukan,’’ jelasnya.

Di sisi lain, terkait RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), Menkominfo Johnny G. Plate menyebutkan bahwa RUU itu telah disetujui dalam rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR dan pemerintah. ’’Kami sekarang menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II, yaitu rapat paripurna DPR,’’ tuturnya. Dia berharap, setelah disahkan, regulasi itu bisa menjadi payung hukum untuk menjaga ruang digital.

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengatakan hal senada. ’’Sedang difinalisasi komisi I bersama pemerintah,’’ ujarnya di kompleks parlemen Senayan kemarin. Namun, dia belum bisa memastikan kapan pengesahan dilakukan.

Politikus Partai Gerindra tersebut melanjutkan, RUU PDP lebih berfungsi pada pencegahan. Seharusnya, tanpa RUU itu, pemerintah bisa melindungi data pribadi. Setiap warga yang diminta menyerahkan data pribadi, pemerintah berkewajiban melindunginya.

Mantan wakil ketua DPR RI itu menuturkan, kebocoran data dan peretasan situs institusi negara menunjukkan bahwa tidak ada proteksi terhadap data masyarakat. ’’Ini suatu kelemahan lembaga negara yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan siber kita,’’ ucapnya.

Fadli menegaskan, Kemenkominfo dan BSSN seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan data. Pasalnya, banyak data warga Indonesia yang disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. ’’Mudah sekali diretas, mudah sekali diintervensi,’’ tegasnya.

Menurut dia, kebocoran data merupakan masalah serius. Aksi peretasan itu juga mempermalukan negara. Untuk itu, pemerintah harus melakukan evaluasi total. Presiden Joko Widodo bisa turun tangan untuk mengintervensi masalah tersebut.

Sementara itu, kemarin tampak terjadi perubahan signifikan pada akun Twitter TNI-AD. Akun tersebut tak lagi membagikan informasi seputar kegiatan dan program Angkatan Darat. Dikonfirmasi terkait adanya upaya peretasan terhadap akun itu, Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Kolonel Arh Hamim Tohari menyatakan bahwa yang terjadi adalah proses perubahan data. Untuk urusan tersebut, TNI-AD melibatkan pihak Twitter.

Ramainya isu peretasan juga membuat TNI-AL bersiaga. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa Satuan Siber (Satsiber) TNI-AL ikut mengantisipasi. (*)