PUBLIKSATU, BUTON TENGAH – Kendati dalam kondisi libur akhir pekan atau diluar jadwal jam kantor, tak menyurutkan semangat Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) Muhammad Yusup untuk turun lapangan meninjau kembali lokasi pembangunan Kantor Bupati Buteng di ibukota Labungkari, Minggu (26/6/2022).

Peninjauan ini merupakan kali ketiga bagi Yusup pasca dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Buteng, tepat sebulan lalu. Ia kembali turun bersama OPD terkait, Camat, Kades, dan masyarakat setempat untuk menentukan titik lokasi yang aman dan representatif untuk dibangun Kantor Bupati, Kantor DPRD, Rujab Bupati, dan kantor OPD lainnya.

“Pada prinsipnya, kita akan membangun perkantoran pemerintah di Labungkari ini. Mulai Kantor Bupati, Rujab Bupati, Kantor DPRD, dan Kantor OPD lainnya. Tentunya kita mencari dulu lokasi yang tepat,” ujar Pj Bupati Buteng Muhammad Yusup.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sultra ini mengaku, dirinya sudah tiga kali melakukan peninjauan lokasi perkantoran di Labungkari ini untuk dibangunkan perkantoran berdasarkan
undang-undang penetapan Kabupaten Buteng.

“Saat ini kita melihat dulu yang layak itu dimana. Sudah tiga titik kita tinjau, dan ini titik terakhir. Mudah-mudahan inilah titik yang terakhir penentuan lokasi kawasan perkantoran,” harapnya.

Yusup menuturkan, kenapa pihaknya sudah sampai tiga kali atau tiga titik melakukan peninjauan di Labungkari, karena pemerintah tidak ingin ada masalah dan tidak ada kegaduhan. Meskipun sudah dihibahkan oleh masyarakat, tapi kita juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat,” tukasnya.

Mantan Pj Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) ini optimis, dengan kehadiran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh budaya pada peninjauan kali ini, menjadi isyarat dukungan mereka terhadap pembangunan ibukota Buteng di Labungkari. Apalagi nanti kembalinya untuk kepentingan masyarakat Buteng sendiri.

Pastinya, tambah Yusup, tujuan dari pada pembangunan ibukota Labungkari adalah untuk kesejahteraan masyarakat. “Jangan rugikan masyarakat dan jangan akali masyarakat, lakukan yang sebenarnya. Saya kira hari ini sudah clear dan klop, apa yang menjadi keinginan kita semua, sudah kita sepakati bersama,” tandasnya.

Untuk memperkuat itu, Pemkab Buteng secepatnya akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk disertifikatkan, supaya tidak ada masalah dikemudian hari.

“Hari ini terjadi masalah karena dulu tidak langsung disertifikatkan. Tapi, kita tidak boleh juga menyalahkan pemerintahan sebelumnya karena mungkin fokus pada pembangunan lainnya. Mungkin juga karena kesibukan atau apa, sehingga lokasi perkantoran di Labungkari ini tidak diperhatikan,” tuturnya.

Sebagai Penjabat Bupati, sekarang yang pertama akan diperhatikannya adalah lokasi perkantoran Labungkari ini. Menurutnya, bagaimana mungkin akan berpemerintahan kalau tidak ada kantornya.

“Pemerintahan itu simbolnya ada kantor. Makanya disitu ada bendera merah putih. Itu simbol pemerintahan. Nah, sekarang simbol itu dimana di lokasi ibukota Labungakri? Delapan tahun tidak ada kantor, bagaimana ceritanya,” timpalnya.

Yusup mengaku, dari laporan yang masuk padanya, total lahan di Labungkari yang dihibahkan masyarakat ke pemerintah awalnya 400 hektar, namun yang ada sekarang sisa 140 hektar. Itu yang akan disertifikatkan.

Tugas pemerintah sekarang adalah memulai pembangunan perkantoran di Labungkari. Hanya saja, menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.

“Jangan kita paksakan diri. Kalau kita hanya bisa bangun fondasinya, kita bangun fondasinya dulu. Kalau kita baru bisa bangun jalannya, kita bangun jalannya dulu. Jangan kita janji-janji orang,” pungkasnya.(uzi)