BUTON – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan langkah-langkah untuk mengawasi partisipatif Pemilu 2024. Seperti, menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

“Untuk pencegahan itu sendiri kami dari jauh hari sudah melakukan sosialisasi maupun imbauan dan baru-baru ini kami melakukan sosialisasi di sekolah kemudian menghadirkan Parpol yang ada, tokoh masyarakat, agama serta Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP),” ujar
Ketua Bawaslu Buton, Maman saat ditemui sejumlah wartawan di kantornya, Rabu 15 Juni 2022

“Sedangkan untuk infrastruktur itu sendiri kami sudah mulai menyiapkan ruang sidang, penguatan kapasitas seluruh jajaran staf, baik melalui simulasi diskusi, kami juga wajibkan bagi teman-teman staf untuk masing-masing divisi memahami undang-undang kepemiluan,” sambungnya.

Lanjut, dari strategi pengawasan, kata dia, pertama pihaknya melakukan sosialisasi untuk mengantisipasi terjadinya sengketa. Sebab sengketa sendiri bisa diselesaikan dari awal agar mengurangi konflik .

Lalu, kedua berkoordinasi dengan stakeholder. Seperti Komisi Pemillihan Umum (KPU). Di instansi itu, sejak dimulainya tahapan Bawaslu terbilang intens menjalin komunikasi. Bukan Cuma KPU, komunikasi juga dilakukan termasuk semua yang terlibat dalam pemilu.

Lebih lanjut, Maman menegaskan untuk pengawasan ini, sejak dimulainya tahapan pemilu, Bawaslu sudah berwenang menindak pelanggaran yang berhubungan dengan kepemiluan. Dalam konteks ini, strategi yang akan dilakukan ke depan untuk mengantisipasi konflik itu mau pun isu SARA, Bawaslu segera malayangkan surat imbauan ke semua partai politik. Dalam surat itu ada imbauan, mana yang boleh dan tidak boleh di lapangan maupun pada media sosial.

“Kami dari Bawaslu berharap dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 ini agar partisipasi semua pihak mulai dari seluruh lapisan masyarakat, LSM, OKP dan media mari bersama-sama mengawal proses tahapan penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan harapan kita semua sehingga penyelelengaraan pemilu yang berkualitas dan berintegras itu dapat tercapai bersama, dan dalam waktu dekat Bawaslu akan berkoordinasi semua pihak yang ada di Kabupaten Buton seperti Parpol, Pemda, kepolisian, dan kejaksaan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Buton, Deltti Jans menjelaskan terkait kesiapan Bawaslu Buton, pihaknya sudah mulai melakukan pleno kedisiplinan. Selain itu, semua staf Bawaslu harus masuk kantor tepat waktu serta meningkatkan kapasitas.

“Kami juga sudah melakukan kegiatan simulasi dan harus setiap hari diskusi tentang kepemiluan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam pemilihan, banyak cara yang dilakukan peserta pemilih, tidak terkecuali penyebaran informasi hoaks. Mengantisipasi itu, kata dia, Bawaslu Buton melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi maupun bersurat di lembaga-lembaga stakeholder.

“Seperti PNS kami bersurat kepimpinan kepegawaian bahwa ini yang bisa dan ini yang tidak boleh dilakukan,” tandasnya (*)