PUBLIKSATU.CO, JAKARTA- “BUTON SELATAN TOLAK NEPOTISME DAN PENGUASAAN DAERAH OLEH SATU KELUARGA”.

Dengan hormat,

Kami sampaikan terima kasih, Bapak menyatakan bahwa penunjukan PJ didasarkan oleh profesionalitas dan untuk menghindari konflik kepentingan, satu diantaranya adalah terkait dengan pilkada tahun 2024.

PJ memiliki misi menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, Rabu (25/5/2022).

Tanggapan Bapak tersebut, sebagai respon atas tidak dilantiknya Pj. Buton Selatan dan Pj. Bupati Muna Barat oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, SH.

Profesionalitas, dan menghindari konflik kepentingan, adalah rujukan Mendagri. Sepakat !!

Masalahnya, justru penunjukan Sekda jadi Pj Bupati Buton Selatan tersebut justru menguatkan konflik kepentingan dan mengabaikan profesionalitas di Buton Selatan.

Konflik kepentingan, karena yang bersangkutan adalah adik ipar Bupati sebelumnya.

Sementara seluruh jabatan strategis sudah dipegang oleh adik, istri, paman, anak. Adik, ketua DPRD, keluarga dekat sudah pegang semua SKPD strategis, dan bahkan KONI dan Karang Taruna dipegang juga anak.

Dan mantan Bupati ingin maju juga tahun 2024 dan istri adik tentu ingin maju DPRD lagi.
Terus apakah ini bukan konflik kepentingan?

Jangankan pilkada 2024, jelang penunjukan pj ini saja sudah ada penggalangan tandatangan tanpa nama (untuk siapa) yang melibatkan PNS dan aparat desa sebagai usulan kepada Mendagri untuk menetapkan “tanpa nama” ini sebagai PJ.

Ini jelas perilaku PNS dan pejabat desa yang tidak netral, dan tidak profesionalitas. Kok usulan seperti ini malah diterima Kemendagri?

KKN inilah yang mengantarkan La Ode Budiman menjadi sekda. Bapak bisa buka surat Mendagri nomor : 800/1210/OTDA, tanggal 10 Februari 2022 kepada Gubernur Sultra, dimana selter sekda Buton Selatan tidak memenuhi prinsip transparansi dan peserta kurang dari syarat minimal empat lolos administrasi. Belum beres sampai sekarang. Bapak belum bertindak juga atas masalah ini (minta tindakan Gubernur).

Bapak bisa buka kasus Ningsih Sri Handayani, yang haknya sebagai PNS 2018 dirampas oleh surat Bupati Buton Selatan yang secara diam-diam mengajukan keponakannya sebagai CPNS – daerah terpencil. Dan ada surat yang kemudian tidak diakui oleh BPPSDM Kemenkes. Sulit ditembus, karena kekuatan KKN di Buton Selatan, administrasi pemda tersembunyi rapih.

Belum lagi, 41 CPNS tahun 2021 yang didiskualifikasi oleh Kemenpanrb. Terbanyak se-Indonesia.

Kolaka Utara sudah ada tersangka, Busel belum hingga hari ini, padahal Kolut cuma 8 CPNS yang didiskualifikasi. Busel belum juga ada tersangka. Kebal !!

La Ode Arusani sendiri sudah dinyatakan tidak pernah terdaftar sebagai murid SMPN Banti. Dan tidak ada ujian nasional pada tahun ijazah ybs 2005, tapi ada tiga nilai UN. Tidak bisa ditembus bahkan sudah ada LHA Ombudsman Papua dan sudah dinyatakan terbukti oleh Pansus DPRD Busel.

Tiap waktu ganti pejabat, bisa terjadi karena KKN. Tanpa perlindungan dari yang menduduki jabatan strategis disana, hal tersebut tidak bisa terjadi.

Bahkan ada yang sudah pegang tujuh SK. Rekor dunia. Tidak ada yang menyentuh. KASN sampai bosan. “Tunggu saja kalau sudah turun”. Terus yang jadi PJ adalah adik ipar. Apa iya akan transparan? Ada info mantan Bupati akan jadi staf ahli PJ nanti.

Bahkan disana, ada pelabuhan pribadi tanpa IMB tidak ditahu pemiliknya. Aneh bin ajaib.

Busel bertanya-tanya, Bapak dapat usulan darimana muncul La Ode Budiman, baru tiga bulan jadi Sekda, dianggap sebagai keputusan terbaik PJ Busel. Profesional dan akan menghindari konflik kepentingan di daerah.

Karena itu, melalui surat kami ke Kemendagri pada tanggal 24 Februari 2022 kemarin (teregister di LAPOR), kami mohonkan Bapak membuka alas analisa, pemilihan PJ Busel.

La Ode Budiman untuk pengalaman dan kompetensinya jauh dibawah tiga nama usulan Gubernur.

Gubernur Sultra tidak melantik sekda Busel jadi Pj, bukan tidak tahu aturan. Tapi justru karena tahu ada maksud dan konteks, dibalik aturan, yaitu : Kepentingan daerah. Gubernur mengakomodasi aspirasi masyarakat BuSEL yang demo hingga hari ini.

*Kesimpulan : maksud dan konteks penunjukan Sekda yang ada jadi PJ dalam konteks Kab. Buton Selatan, justru buruk bagi daerah, JAMINAN NEPOTISME BERLANJUT.

Saran : ambil saja satu nama dari tiga nama usulan Gubernur.

Terimakasih. Mohon maaf Pak Menteri, jika ada kata atau kalimat yang tidak sopan.

Jakarta, 25 Mei 2022
Ir. La Ode Budi Utama
081342062290
Lahir di Majapahit, Batauga (1964)
Ayahanda dari Wawoangi
Ibu dari Bonelalo
Kakek Yarona Wawoangi. (mus)