PUBLIKSATU.CO, JAKARTA- Tokoh Masyarakat (Tomas) Buton Selatan (Busel), Ir. La Ode Budi di Jakarta, mendukung sikap Gubernur Sultra, Ali Mazi meminta Mendagri meninjau ulang penetapan Sekda Busel sebagai Pejabat (Pj) Bupati Busel.

Menurut La Ode Budi, tidak ada kondisi khusus yang mendukung penunjukan Sekda tersebut, sebagaimana diatur oleh regulasi.

“Memang Mendagri dapat menunjuk pejabat Bupati di luar usulan Gubernur, tapi hal tersebut terkait kondisi khusus. Dan tiga calon pejabat yang diusul Gubernur tidak memenuhi kompetensinya menghadapi kondisi khusus tersebut,” demikian dijelaskan La Ode Budi melalui sambungan telepon nya, Senin (23/5/2022) di Jakarta.

Putra Camat Distrik Pertama Kecamatan Batauga (Sekarang Kabupaten Buton Selatan, red) ini mengatakan, penunjukan Pejabat (Pj) Gubernur/Bupati/Walikota merujuk Permendagri nomor 74 tahun 2016 jo Permendagri nomor 1 tahun 2018 terkait pejabat cuti di luar tanggungan negara. Diatur bahwa calon Pj Bupati/Walikota disaring oleh Gubernur sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk selanjutnya menyampaikan tiga nama calon pejabat Bupati/Walikota kepada Mendagri.

Meski demikian, La Ode Budi mengakui bahwa dalam kondisi tertentu Mendagri dapat menetapkan Pejabat Bupati/Walikota di luar usulan yang disampaikan Gubernur. Namun harus dengan pertimbangan menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI serta stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan. Dan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, ekonomi, geografis, ketentraman dan ketertiban daerah.

Pertanyaannya sekarang ini, menurut La Ode Budi, apakah Busel dalam kondisi ancaman atau kondisi memaksa lainnya? Sehingga PJ harus punya kompetensi PJ di luar nama usulan Gubernur.

“Tidak ada kondisi ancaman negara sehingga perlu pejabat di luar usulan Gubernur. Misal, ancaman perbatasan yang perlu keterampilan strategi antisipasi serangan dan tanggap berkomunikasi dengan Provinsi/Pusat. Atau momentum akselerasi pembangunan yang perlu dijaga, atau tiga usulan dari Gubernur mendapat penolakan dari masyarakat sehingga jika dipilih daerah terancam kacau atau “chaos”,” jelas La Ode Budi.

Pemilik Yayasan Pendidikan Permata Hati di Tangerang ini menilai, tidak masuk akal Mendagri malah menunjuk baru “anak kemarin sore” menjabat Sekda menjadi Pj Bupati. Padahal Mendagri sangat tahu, diduga ada pengkondisian agar yang bersangkutan terpilih jadi Sekda. Apalagi penelitian kasusnya belum final.

“Dan lebih miris lagi, kompetensi dan pengalamannya, jauh di bawah tiga nama usulan Gubernur. Baru saja menjabat,” pungkas La Ode Budi.

Menurut La Ode Budi, La Ode Budiman jadi Pj jelas merugikan Busel, karena pola pejabat gonta ganti lantik dan pembangunan tanpa arah, akan berlanjut. Apalagi La Ode Budiman jika dilihat dari hubungan keluarga merupakan adik ipar La Ode Arusani, pastilah akan ada dalam pengendalian La Ode Arusani. Artinya, motif penunjukannya untuk kepentingan kekuasaan berlanjut.

“Ini daerah bukan milik keluarga. Pj standarnya untuk memenuhi harapan untuk terobosan kemajuan daerah. Kita dukung Gubernur meminta agar ada revisi penetapan Pj Bupati Busel. Kesimpulan saya (La Ode Budi, red) Sekda jadi Pj Bupati harus kita tolak,” tandas La Ode Budi. (mus)