PUBLIKSATU, MUNA BARAT – Puluhan massa aksi dari Barisan Masyarakat Muna Barat Bersatu melakukan aksi penolakan pelantikan Pj Bupati Muna Barat yang tidak melalui usulan Gubernur Sultra, Ali Mazi.

Aksi tersebut dilakukan di Tugu Perjuangan Desa La Gadi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Senin, (23/5/2022).

“Kami dari Barisan Masyarakat Muna Barat Bersatu menolak Penjabat Bupati Muna Barat yang tidak melewati usulan Gubernur Sulawesi Tenggara karena dinilai mencederai semangat otonomi daerah,” ungkap Kardono selaku Jenderal Lapangan massa aksi .

Menurut mereka, berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 201 ayat 9 dijelaskan bahwa untuk mengatasi kekosongan kepala daerah, maka akan di tetapkan Pj hingga Pilkada Serentak 2024. Atas hal tersebut yang masih banyak menuai persoalan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah terkait pengisian kekosongan kepala daerah dengan mengimbau pemerintah untuk membuat aturan pelaksanaan dari pasal 201 agar proses pemilihan pejabat kepala daerah berjalan demokrasi.

Dari proses tersebut, kata Kardono, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi telah menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri dengan mengirimkan surat usulan penjabat bupati yang salah satunya adalah Kabupaten Muna Barat, dan dalam perkembangannya Mendagri menggunakan kewenangannya berupa diskresi dengan mengeluarkan surat keputusan yang mengabaikan usulan Gubernur Sulawesi Tenggara yakni menetapkan nama yang tidak diusulkan oleh Gubernur.

Lanjut Kardono, langka diskresi tersebut sangan bertolak belakang dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

“Pertanyaannya ada apa dengan Muna Barat hingga harus dilakukan diskresi? Ada hal apa yang luar biasa sehingga dianggap memenuhi unsur untuk dilakukan diskresi di Kabupaten Muna Barat,” tuturnya.

Ia mendesak agar Mengadri meninjau kembali surat keputusan yang telah dibuat.

“Sehingga kami mendesak Kemendagri agar kiranya dapat melakukan peninjauan kembali atas surat keputusan penunjukan penjabat Bupati Muna Barat,” pungkasnya.

Pihaknya juga memberikan dukungan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk tidak melakukan pelantikan terhadap calon Penjabat Bupati Muna Barat, yang tidak melalui usulan Gubernur Sulawesi Tenggara.(PO4)