PUBLIKSATU, MUNA — Direksi PT Mandava Putra Utama, Rafi Sumardin melaporkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna ke Polda Sulawesi Tenggara, Kajati Sultra dan Ombudsman perwakilan Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021.

Selain Kadispora Muna yang dilaporkan, pihak Inspektorat dan Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Muna juga ikut dilaporkan terkait pembatalan kontrak proyek pengerjaan Pembangunan Stadion Kota Raha dengan nilai kontrak sebesar Rp 17 miliar lebih.

“Benar kami sudah laporkan Kadispora Muna, Inspektorat Muna dan Ketua Pokja di Ombudsman, ke Ditreskrimum Polda Sultra Kajati Sultra dan Kajari Muna terkait pembatalan kontrak secara sepihak oleh Kadispora Muna,” ujar Direksi PT Mandava Putra Utama, Rafi Sumardin, Jumat, 31/12/2021

Buntut dari laporan tersebut karena proyek yang bersumber dari dana pinjaman daerah tersebut telah dimenangkan oleh PT.Mandava Putra Utama. Namun mendadak Kadispora Muna selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melayangkan surat kepada PT. Mandava Putra Utama tertanggal 10 Desember 2021 nomor : 426/177/XII/2021 tentang Pembatalan Penetapan Pemenang.

Di mana dalam surat tersebut yang diteken oleh Kadispora Muna, Hayadi disebutkan bahwa penetapan pemenang tender dibatalkan dengan alasan kesalahan Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang antara lain terdapat beberapa item pekerjaan yang mengalami mark up harga setelah dibandingkan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati Muna.

“Nah di bulan Desember kemarin kita dikirim surat persiapan penandatanganan kontrak. Seharusnya kita bahas isi dari penandatanganan kontrak pembangunan Stadion Raha justru yang terjadi yang dibahas pembatalan kontrak. Makanya saat itu kami sempat komplen karena kami sudah dirugikan secara sepihak. Alasannya ada mark up harga HPS. Saya sampaikan kepada pak Kadis bahwa bicara HPS bukan kewenangan kami, karena kami ada nilai harga penawaran jadi patokan pembangunan yang kami jalankan adalah harga yang kami masukan,” terang Rafi

Menurut Rafi, bicara HPS sebelum dilakukan tender HPS telah disusun oleh Kadis selaku PPK setelah itu dibawa ke APIP Inspektorat untuk direview. Jika ditemukan terlalu mahal maka dikembalikan dulu sebelum ditender.

“Setelah ditender otomatis semua harga dalam susunan HPS itu sudah dianggap wajar. Nah kenapa nanti kami yang menang baru dianggap tidak wajar, inikan aneh, berarti Onspektorat tidak bekerja dong, HPS juga tidak direview. Jika harga itu dinilai terlalu mahal maka dinegosiasikan untuk diturunkan, atau tidak ditambah diitem lain. hanya memang saya lihat pak Kadis tidak paham dengan regulasi pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Ia menduga dengan kebijakan pihak Dispora Muna membatalkan kontrak pembangunan Stadion Raha dimenangkan oleh PT. Mandava Putra Utama ada kepentingan lain yang telah direncanakan oleh Kadispora Muna.

“Kalau saya lihat indikasinya ada kepentingan lain, karena tidak ada celah untuk dia batalkan karena anggarannya sudah ada, harus dia jalankan anggaran itu. Karena hari ini Pemda Muna sudah ajukan pinjaman untuk pembangunan stadion itu dan anggarannya sudah disetujui PT. SMI kenapa tidak dijalankan malah dicarikan persoalan lain supaya kita tidak bisa jalan. Biarlah Ombudsman yang akan buktikan dan laporan kami sudah direspon oleh Ketua Ombusdman dan mereka sudah berjanji dalam waktu dekat akan melakukan investigasi terkait masalah ini,” ujar Rafi.

Karena merasa dirugikan, Rafi juga telah menyampaikan kepada Kadispora selaku PPK bahwa keputusan pembatalan kontrak ini sudah melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa dan pihaknya telah mengambil langkah hukum untuk memproses masalah ini.

“Memang tujuan utama kita laporkan ke Ombudsman karena mereka punya wewenang untuk memastikan apakah betul Kadis ini melakukan penyalahgunaan wewenang. Tetapi laporan itu saya laporkan ke Ditreskrimum Polda Sultra, Kajati Sultra, Kajari Muna, Ketua Komisi Persaingan Usaha Wilayah VI di Makassar dan Direktur Penyelesaian Sanggah LKPPI di Jakarta. Jadi semua saya laporkan,” sebutnya.

Sementara itu, Kadispora Kabupaten Muna, Hayadi saat dikonfirmasi oleh wartawan di Kantor Bupati Muna Jumat, 31/12/2021 belum mau memberikan keterangan terkait laporan PT. Mandava Putra Utama di Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Saya no coment dulu, nanti saya jelaskan,” ujar Hayadi. (Adin)

COVID BUSEL