PUBLIKSATU, MUNA BARAT – Bupati Muna Barat, Achmad Lamani telah resmi mengeluarkan surat edaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 di wilayah Kabupaten Muna Barat.

Surat edaran dengan nomor 440/1257/2021 tersebut bakal menerapkan dan memberi sanksi bagi warga yang tidak melakukan vaksinasi Covid-19.

Sanksi yang dikenakan Pemerintah Kabupaten Mubar mengutip dari Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 dan tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif yakni:

-Penundaan pelayanan segala urusan terkait administrasi kependudukan,

-Penundaan pelayanan segala urusan terkait administrasi kepegawaian,

-Penundaan pelayanan segala urusan terkait tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi Aparatur sipil negara (ASN),

-Penundaan pelayanan segala urusan terkait honor/insentif bagi tenaga honorer pada lingkup OPD, kecamatan,desa dan kelurahan

Bagi yang berusia usia 12 tahun wajib mengikuti vaksinasi Covid-19

Bagi calon sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak memenuhi kriteria untuk divaksin seperti memiliki penyakit bawaan/menahun dan diragukan kesehatannya tidak diwajibkan untuk vaksin dengan catatan setelah status kesehatannya di periksa oleh dokter ahli penyakit dalam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis penyakit dalam.

Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat, LM Husein Tali mengimbau kepada seluruh kepala desa ikut berpartisipasi dengan melakukan konsolidasi dan sosialisasi vaksinasi pada masyarakat, serta diminta menerapkan sanksi sesuai surat edaran tersebut.

“Kami kembali mengingatkan pada masyarakat Muna Barat untuk tidak melakukan perjalanan jika belum melakukan vaksin. Jangan kasi malu Muna Barat di pelabuhan Raha,” ungkapnya, Selasa (23/11/21).

Bahkan, ia meminta pada Aparatur Sipil Negara untuk tidak merusak citra pemerintah daerah dengan tidak mengikuti instruksi untuk melakukan vaksinasi. (PO4)

COVID BUSEL