Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta merupakan medium yang sakral bagi kemunculan gagasan strategis Muhammadiyah dalam memasuki gelombang kedua dari gerakan pembaruan yang diusungnya bagi segenap bangsa dan masyarakat Indonesia. Salah satu bagian terpenting dari gagasan tadjid (pembaruan) Muhammadiyah adalah penyelengaraan pendidikan oleh Muhammadiyah yang diyakini sebagai sarana dalam menjembatani disparitas realitas sosial kebangsaan Indonesia dengan masyarakat utama yang dicita-citakan Muhammadiyah sejak berdirinya satu abad lampau.

Dalam konteks nasional gagasan mengenai cita-cita Muhammadiyah itu sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan ke dalam peryataan luhur, ‘’membentuk manusia Indonesia yang sempurna, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif.”

Maka pada tataran filosofis pragmatisnya perlu dilakukan kajian yang merefleksikan kebutuhan dan sekaligus tantangan bagi pendidikan Muhammadiyah ke depan, sekaligus juga sebagai koreksi Muhammadiyah terhadap pendidikan nasional yang semakin menjauh dari cita-cita konstitusi.

Bagaimana seharusnya pembaruan pendidikan dijalankan Muhammadiyah?
Secara umum dapat dipahami, kesadaran Muhammadiyah dalam memilih strategi dakwahnya mengambil jalan kultural mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat utama hanya dapat diwujudkan melalui kerja-kerjas strategis berupa pembaharuan dan pemberdayaan dalam menyelenggarakan dan memajukan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Kecenderungan Muhammadiyah yang selama ini diam dan melakukan kerja-kerja regular semata sebagai respon atas berbagai kebijakan pendidikan yang diputuskan pemerintah menyebabkan perkembangan pendidikan Muhammadiyah berada dalam posisi yang aman. Namun mengandung resiko berupa kehilangan watak pembaruannya, yang dalam tataran ideologis dapat menghambat terselenggaranya pencapaian masyarakat utama yang dicita-citakan.

Kondisi ini dialami oleh pendidikan Muhammadiyah sebagai pantulan dari dominasi negara dalam mengelola kepentingan pendidikan. Muhammadiyah perlu mengambil posisi yang berbeda dengan sebelumnya, melalui permunculan gagasan baru berupa cetak biru pembaruan pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab ideologis dan sosiologis bagi umat, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Misi Pembaruan Pendidikan

Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dalam salah satu ucapan mengatakan bahwa pengetahuan tentang kesatuan hidup merupakan pengetahuan yang besar meliputi bumi dan kemanusiaan dan jika manusia mengabaikan prinsip kemanusiaan tersebut, maka manusia akan menjadi hancur dan menghancurkan. Pernyataan Ahmad Dahlan secara kontekstual menuntut Muhammadiyah untuk terus-menerus merevitalisasikan penyelenggaraan pendidikannya.

Pengetahuan yang ditawarkan pendidikan Muhammadiyah harus berangkat dari tradisi besar dalam pendidikan, yaitu pengetahuan yang didasarkan pada penghormatan terhadap prinsip dan nilai humanitas kemanusiaan universal, sehingga pendidikan Muhammadiyah dapat menghasilkan individu-individu yang handal secara moralitas dan akhlakul karimah, cerdas, kreatif dan inovatif.

Dengan demikian mudah untuk dipahami bahwa Muhammadiyah tidak boleh hanya sekedar membantu pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan, karena sikap semacam ini akan membahayakan Muhammadiyah dan bangsa Indonesia.

Pendidikan Muhammadiyah tidak boleh terjebak dalam quo vadis pendidikan Indonesia yang sekadar berorientasi pada hasil berupa nilai kelulusan Ujian Nasional siswa dengan angka 5,5 sebagai dampak dari semakin menguatnya pengaruh Cartesian dalam konteks pengetahuan dan pendidikan kita.

Pengaruh ini juga secara sistematik dan kasat mata terlihat dari mekanisme pasar yang bergerak secara bebas dalam pendidikan Indonesia yang mengabdi pada dunia industri. Tujuan pendidikan yang ideal sebagaimana yang tertuang dalam cita-cita dan konstitusi kita “mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, berbudi pekerti untuk menjadi insan yang sempurna” semakin menjauh untuk dicapai rasanya. Inilah langgam mekanistik-positivistik ala Cartesian yang diadopsi oleh kita dalam mengelola pendidikan.

Konsepsi filosofis Cartesian berangkat dari pola berpikir matematis, dalam konteks itu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial berkembang ke arah mekanisasi ilmu yang bersifat rigid mekanistik-positivistik, yang menempatkan ilmu tidak lagi ditunjukan untuk kemanusiaan yang menyejahterakan. Tetapi ilmu ditunjukan bagi perkembangan ilmu dan teknologi semata. Dengan kata lain di abad modern ini, ilmu mengabdi untuk industri. Maka tidak mengherankan, kita menyaksikan betapa kehidupan semakin keras dirasakan oleh manusia yang hidup di dunia ini.

Ruang kehidupan menjadi semakin kompetitif, brutal, kejam dan tanpa kemanusiaan. Jika ada terobosan yang mendasar dalam mengelola pendidikan dengan mengembangkan konsep filosofis pragmatis dan paradigma baru yang lebih manusiawi maka masyarakat utama sebagai cita-cita Muhammadiyah sulit untuk diwujudkan.

Di sini pentingnya Muhammadiyah melahirkan gagasan pembaruan pendidikan dalam upaya memperkokoh dakwahnya pada gelombang pembaruan bagian kedua yang tidak lama lagi digelutinya.

Gagasan filosofis pragmatis yang bersifat tajdid mendesak bagi agenda pembaruan pendidikan, bukan hanya sebagai jargon Muhammadiyah sebagai pembaru, tetapi lebih dari itu, sebagai landasan berpijak Muhammadiyah dalam membangun peradaban utama bangsa Indonesia yang dicita-citakannya.

Pendidikan semacam itu merupakan persoalan dan tuntutan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, sejalan dengan semakin merosotnya kualitas kehidupan manusia dari sisi sosial humanisnya.

Tentunya persoalan di atas perlu dicarikan solusi melalui refleksi dan perenungan yang mendalam mengenai akar persoalan dan solusi apa yang dapat ditawarkan. Untuk membebaskan manusia dari segenap krisis yang sangat kompleks ini, amat mendesak kiranya Muhammadiyah membuka jalan dan mengkonstruksi solusi krisis yang tepat dan efektif.

Solusi yang diajukan dan sangat potensial adalah melalui reinventing kemanusiaan hakiki melalui jalur pendidikan. Sebuah optimisme yang diusung dalam melihat keberadaan pendidikan, untuk dapat membangkitkan kembali sesuatu yang hilang dalam arus deras peradaban modernitas, melalui gagasan pendidikan yang berkarakter, humanis dan kritis yang merefleksikan nilai-nilai humanistik sebagai dasar pembentukan karakter dari kodrat manusia.

Keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin meluas juga menghadapi bagian yang tak terpisahkan dari persoalan kehidupan modern, dan telah menjadi fokus perhatian pemerintah di seluruh dunia. Bukan hanya dampak eksternal, tetapi juga logika kebebasan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmiah akan saling bertentangan jika bahaya serius dan tak tertahankan tak dapat dihindari. Humanisasi teknologi tampaknya telah menyebabkan semakin meningkatnya isu moral dalam relasi yang kini “sangat instrumental” antara manusia dan lingkungan.

Dengan demikian, kesadaran semacam ini perlu mendorong pendidikan Muhammadiyah untuk lebih memperhatikan, bukan saja persoalan humanisasi terhadap teknologi dan ilmu-ilmu kealaman, tetapi juga perlu mendorong proses humanisasi terhadap ilmu-ilmu sosial, dengan berlandaskan pada kesadaran bahwa pendidikan untuk menjadikan manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia dan budi pekerti, singkatnya menjadi manusia yang sempurna. Seruan Amr ma’ruf nahi munkar (menyerukan kebaikan dan menolak kemungkaran) sebagai landasan dakwah Muhammadiyah dengan demikian menemukan momentum dan ruang yang lapang untuk direalisasikan melalui pendidikan. Itulah misi dan sekaligus tantangan utama pendidikan Muhammadiyah.

Muhammadiyah perlu mengambil langkah strategis dalam menjalankan pendidikan yang dapat mengimbangi materialisme ilmu pengetahuan dan teknologi; pendidikan yang nilai-nilai moralnya bersifat absolut untuk mengimbangi relativisme Barat pendidikan yang prosesi ritualnya berfungsi menghidupkan hati nurani manusia modern yang kering dari nilai-nilai spritualisme dan humanitas dan pendidikan yang bersifat rasional dan terhindar dari problema keterasingan jaman.

Maka langkah utama yang perlu dilakukan Muhammadiyah adalah mendesain keilmuan melalui berbagai produk kebijakan pendidikan agar lebih menawarkan kemandirian, melalui perkembangan karakter, kesadaran dan nalar kritis peserta didiknya dengan memfungsikan kesadaran etis dan estetika yang dimilikinya.

Nalar kritis akan memberikan perspektif keilmuan sekaligus juga pemahaman etis terhadap kehidupan sosial. Dan demikian Muhammadiyah tidak hanya menghindari quo vadis pendidikan Indonesia. Tetapi sekaligus menjadi pelopor dari reorientasi pendidikan Indonesia yang dirasakan semakin mendesak.

Penulis: Muhammad Ibnu Munsir Sabdan, SH (mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)