PUBLIKSATU, MUNA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibuat tercengang akibat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi pajak Daerah hingga September tahun 2021 baru mencapai 4 % lebih atau Rp 5 miliar lebih. Padahal menurut Dewan, target PAD tahun 2021 dalam dokumen APBD Rp 151 miliar lebih.

Hal itu terungkap saat Anggota DPRD Muna, La Ode Iskandar mempertanyakan realisasi PAD dalam forum Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Muna dengan agenda Pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2021, Selasa, 12/10/2021.

“Kita sekarang sudah berada dalam posisi bulan Oktober, artinya kita mau pastikan sudah berapa besar progres realisasi PAD kita dari target Rp 151 miliar yang telah ditetapkan dalam APBD 2021, sehingga kalau tidak tercapai bisa kita lakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan,” tanya Iskandar.

Menanggapi pertanyaan Anggota DPRD Muna, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Sumitata menyebutkan bahwa capaian PAD dari sektor pajak retribusi daerah baru mencapai 4% lebih atau mencapai Rp 5 miliar lebih.

“Dari target kita Rp 151 M, maka capaian kita sampai dengan akhir bulan September pajak dan retribusi daerah baru mencapai 4,8 % atau baru Rp 5,5 miliar lebih,” terangnya.

Sumitata mengatakan, capaian itu di sektor retribusi pajak restoran atau rumah makan, hotel, pelabuhan dan pasar. Namun demikian target PAD dari sektor pajak retribusi daerah akan bertambah hingga akhir tahun.

“Tahun lalu retribusi pajak daerah sampai 8 miliar. Tahun ini minimal bisa sama dengan tahun lalu. Hanya persoalan persentase memang kecil karena target PAD Rp 151 miliar terlalu besar,” sebutnya.

Sementara itu, Kabid Anggaran DPKAD, Salam menyebutkan capaian PAD secara keseluruhan sudah mencapai 22 % lebih atau sudah capai Rp 34 miliar. Capaian ini bersumber dari pendapatan jasa Giro, Deposito dan pendapatan lain-lain.

“Total realisasi pendapatan PAD sampai dengan bulan September sudah 22% atau sikitar Rp 34 miliar. Capaian ini di jasa giro yang akan terus bertambah, deposito dan lain – lain pendapatan yang sah dari target Rp 46 miliar sudah mencapai Rp 24 miliar lebih. Ini akan bertambah seiring bergeraknya kegiatan fisik,” sebutnya.

Wakil Ketua DPRD Muna, Cahwan meminta kepada TAPD agar SKPD yang memiliki potensi PAD agar dievaluasi. Pasalnya, sampai dengan akhir tahun 2021 target PAD Rp 151 miliar bakal sulit tercapai.

“Saya meminta kepada pak Sekda agar SKPD yang memiliki potensi PAD agar dievaluasi. Kemudian bagi warung makan dan restoran yang bandel yang tidak membayar pajak atau retribusi maka harus diberi teguran. Tempatkan lagi Pol PP di warung-warung makan, karena sepertinya alat perekam retribusi sudah tidak difungsikan,” pintanya.

Pj. Sekda, Suharmin mengatakan belum maksimalnya realisasi PAD disebabkan adanya pandemi Covid-19. Namun Pemda tetap akan optimis dan bekerja masimal untuk mengejar target PAD sampai akhir tahun.

“Sejak kami dilantik sebagai Pj Sekda, langkah yang saya lakukan adalah evaluasi PAD. Ke depan kita harus optimis, kita harus perbanyak strategis pendapatan PAD termasuk mempersiapkan infrastruktur pajak,” pungkasnya.(adin)

COVID BUSEL