PUBLIKSATU, MUNA — Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melayangkan surat penyampaian perubahan APBD-P Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 September 2021. Di mana dalam surat tersebut disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan RAPBD Perubahan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenan dan pengambilan keputusan paling lambat minggu ketiga bulan September.

Atas dasar itulah, Dalam Rapat Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digelar Selasa, 12/10/2021 mempertanyakan Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Muna terkait keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2021.

“Pembahasan APBD-P secara regulasi mestinya dituntaskan di tanggal 30 September 2021, namun ini sudah terlambat, surat dari TAPD masuk tanggal 6 Oktober. Sehingga perlu dilakukan konsultasi di Gubernur,” tanya La Ode Diyrun dalam forum Rapat Banggar.

Diyrun mengatakan penting dilakukan konsultasi ke Gubernur untuk mengantisipasi jangan sampai dokumen APBD Perubahan Muna tidak dapat diterima oleh pihak Pemerintah Provinsi mengingat sudah melewati batas waktu sebagaiamana ketentuan Peraturan Pemerintah.

“Memang kita harus melakukan konsultasi untuk membicarakan tentang bagaimana keabsahan pembahasan kita ini (Rapat Banggar-red), kalau masih dikasi ruang maka harus ada surat dari Provinsi dalam hal pembahasan APBD-P,” timpalnya

Persoalan proses pembahasan APBD -P lanjut Diyrun tidak bakal rumit pasalnya pembahasan APBD -P hanya sebatas penyesuaian anggaran hasil refokusing.

“Persoalan pembahasan kita di DPRD tidak bakalan rumit karena hanya penyesuaian saja, apa lagi Silpa kita sangat kecil. Yang jelas tidak boleh lewat dari tanggal 22 Oktober kita sudah selesaikan seluruh pembahasan APBD Perubahan,” timpalnya.

Menanggapi hal tersebut Pj. Sekda Muna, Harmin Ramba mengatakan keterlambatan ini dikarenakan adanya penyesuaian refokusing dan adanya persoalan teknis.

“Kami akui yang seyogyanya APBD-P sudah finis tepat waktu sesuai ketentuan, tetapi kenapa ini terlambat karena adanya penyesuaian refokusing. Kemudian persoalan teknis terkait penyelesaian dokumen APBD-P,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Harmin, dirinya juga telah melakukan langkah-langkah komunikasi dengan pihak Pemprov terkait keterlambatan pembahasan APBD Perubahan.

“Pada hari Senin saya sudah melakukan konsultasi dengan Pemprov terkait APBD-P Pemda Muna yang sudah terlambat, sekaligus kami konsultasi dengan BPKAD Provinsi, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan APBD-P,” pungkas Harmin.

Setelah mendapat penjelasan Pj. Sekda, pembahasan APBD Perubahan di Banggar dilanjutkan. Hanya butuh dua jam, KUA dan PPAS APBD Perubahan, tuntas dibahas di Banggar. (adin)

COVID BUSEL