PUBLIKSATU, BUTON – Dewan Perwakilan Dareah mendengar pendapat Pemerintah Kabupaten Buton terkait persoalan belum dibayarkannya gaji tenaga honorer di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Buton.

DPRD Buton hearing bersama kepala OPD di Buton, dipimpin langsung Ketua DPRD Buton Hariasi Salad SH, di ruang rapat DPRD Buton, Selasa (29/06).

Ada lima kesimpulan yang dibacakan Ketua DPRD Buton saat hearing digelar, di antaranya DPRD Kabupaten Buton meminta setiap OPD agar secepatnya menuntaskan pembayaran tenaga honorer yang belum dibayarkan selama tahun 2021.

“Terkhusus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton agar lebih serius dalam menyelesaikan pembayaran tenaga honorer tersebut,” ujarnya.

Kata dia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton harusnya lebih serius dalam menyelesaikan pembayaran honor. Pasalnya, OPD lainnya sudah menuntaskan pembayaran honor.

Ia juga meminta kepada Bupati Buton untuk mencopot Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton karena dinilai lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan dan  kebijakan Pemerintah Daerah.

“Meminta kepada Bupati Buton untuk mencopot Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton karena dinilai lalai dalam melaksanakan tugasnya,” tandasnya.

Ia juga meminta kepada BPKAD agar lebih profesional lagi dalam menjalankan fungsinya dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

“Kepala BPKAD agar lebih profesional lagi dalam menjalankan fungsinya,” harapnya.

Peliput: Agusrin

COVID BUSEL