PUBLIKSATU, MUNA — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna, Ashar Dulu mememuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Muna, Selasa, 8/06/2021.

Dalam RDP tersebut, ketua Komisi III Irwan meminta penjelasan Kadikbud Muna untuk menjelaskan terkait masalah mutasi yang menimpa 222 guru di Muna. Pasalnya setelah RDP bulan April lalu pihak DPRD Muna belum mendapatkan informasi terkait reposisi hasil kajian dari pihak Dikbud Muna.

Di hadapan Komisi III, Ashar Dulu mengungkapkan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak kepala sekolah bahwa berdasarkan laporan yang diterima dari para kepala sekolah, tidak ada guru yang tidak mendapatkan jam mengajar.

“Malah ada satu sekolah yang kelebihan guru akibat dari adanya tambahan guru dari penerimaan P3K. Setelah mereka mendapat SK kami mereposisi kembali disekolah terdekat atau kecamatan terdekat sehingga mereka bisa mendapatkan jam mengajar,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, berdasarkan data yang direkap oleh Dikbud sampai bulan Juni ini, tidak ada masalah dengan sertifikasi guru akibat tidak mendapatkan jam mengajar di sekolahnya.

“Jadi yang dimaksudkan berakibat tidak normal apabila guru-guru yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas di bulan Juli maka itu akan bermasalah. Kalau sampai hari ini masi berjalan normal,” ungkapnya.

Anggota Komisi III Awal Jaya Bolombo mempertanyakan, tentang sebagaimana jika ada guru yang akan dipindahkan sementara di sekolah tersebut penuh jam pelajarannya, apakah bisa dikembalikan?

Menurut Ashar Dulu, hal itu bisa saja dilakukan, hanya saja saat ini belum ada proses mengajar secara tatap muka.

“Kenapa bisa kita lakukan karena sekarang belum ada proses belajar mengajar tatap muka. Dia hanya datang di sekolah kirim soal-soal untuk murid selanjutnya dia pulang. Nanti minggu depannya datang lagi minta tugas-tugas murid kemudian beri nilai dan dia berikan tugas yang baru,” ujarnya.

Hal senada juga ditanyakan oleh Ketua Komisi III, Irwan, ada beberapa guru yang dimutasi tetapi tidak mendapatkan jam mengajar, sementara sekolah yang di tuju, guru yang lama tidak mau pindah. Jika di sinkronkan dengan informasi dari Kadis berarti tidak ada masalah kalau tidak ada mutasi, karena kenapa kalau di ambil rujukan SKB 5 Mentri salah satunya soal mutasi guru, tentu dalam mutasi guru harus diawali dengan analisa kebutuhan guru.

“Nah karena SK ini sudah terbit, maka harapan kita, mereka tidak dirugikan dalam proses belajar memgajar. Karena kita masuk di bulan Juli ini sudah mau masuk tahun ajaran baru. Nah yang menjadi masalah adalah data Dapodik mereka mulai bulan Juli sampai Desember jangan sampai ini menjadi masalah. Ini yang harus kita benahi sekarang, jangan sampai ini menjadi masalah terus menerus. Kalau tidak selesai masalah ini, maka akan bermasalah pada Dapodik dan sertifikasi guru-guru?,” tanya Irwan.

Menurut Ashar Dulu, sesuai regulasi yang dikeluarkan maka sebagai Dinas Pendidikan pihaknya telah memantau begaimana mengevaluasi proses belajar yang terjadi di sekolah.

“Memang ada yang meragukan tentang efek dari pergeseran itu, tetapi sesungguhnya yang terjadi akibat ada satu dua guru yang tidak mau pergi, jika guru tidak mau pergi maka akhirnya dia tidak terdaftar dalam dapodiknya, sementara disekolah awalnya sudah dikeluarkan. Kita sudah sampaikan, pergi dulu sekolahnya sesuai SK, nanti diinput di sana nomor dapodikmu, kalau ini berjalan normal maka tidak jadi masalah,” timpalnya.

Sementara untuk sertifikasi dan dapodik lanjut Ashar, mulai bulan Juli sampai Desember tidak ada masalah. Data mereka pasti akan terinput dengan bagus sehingga tidak akan terganggu dengan sertifikasinya.

“Mestinya, kalau kepala sekolahnya dia tolak bahasa sederhananya dia atrek kebalakang. jika ada masalah harusnya mereka melapor ke kami, tidak mesti mereka demo, mereka bawa saja daftarnya ke kami,” timpalnya.

Setelah mendengar penjelasan Kadikbud Muna, AJB meminta kepada Ashar Dulu sebagai Kadikbud Muna agar para guru yang tidak dapat jam mengajar, kemudian yang sudah masuk usia pensiun tinggal 6 bulan dan yang tabrakan jam mengajar untuk dikembalikan.

Ashar Dulu berjanji, pihaknya telah membuat daftar guru yang akan direposisi. Pihakknya juga sudah berdiskusi dengan BKPSDM Muna. Setelah pelaksanaan ujian dan penaikan kelas baru akan dinormalkan kembali.

“Daftar ini sedang kami perbaiki dan kami mengambil sikap sebelum penaikan kelas. Kalau satu dua orang secara teknis kita bisa interfensi untuk kita bisa usulkan kembali ke BKD untuk dikembalikan. Kami sudah diskusi dengan BKD tinggal menunggu selesai ulangan dan hari ini ulangan jalan normal begitu juga ujian berjalan normal,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut Ashar, yang tidak punya jam, tidak bisa kembalikan ke sekolah asalnya, tetapi akan dimasukan di sekitar kecamatan terdekat. Karena sekolah asalnya bisa saja sudah ada orangnya.

“Ini kami akan laporkan kepada pimpinan dan kami akan berikan pertimbangan-pertimbangannya dan kalau sudah disetujui pimpinan baru kita bawa di BKD. Tetapi bahwa hasil RDP yang lalu kami sudah tindak lanjuti dan sudah posisi ready. Sertifikasi dan dapodik tidak bermasalah, yang nol jam dan tabrakan jam akan diatur kembali. Insyaallah selesai penerimaan rapor dan ijazah ini akan kembali normal,” pungkasnya. (p7)

COVID BUSEL