Kejari Kolaka Terima Dana Pengembalian Hasil Korupsi PNPM Mandiri

PUBLIKSATU, KOLAKA — Jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana rutin sekretariat DPRD Kolaka tahun 2019-2020 “membengkak” menjadi Rp 3,9 miliar.

Kerugian negara sebesar itu berasal dari belanja makanan dan minum dan tamu yang diduga fiktif atau di mark up Rp 2.777.190.910, serta belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah yang diduga fiktif Rp 1.142.376.000.

Jumlah kerugian negara tersebut lebih besar dibanding rilis sebelumnya yang disampaikan Kejari Kolaka pada tanggal 2 April 2021 lalu sebesar Rp 3,3 miliar.

Membengkaknya jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi yang menjerat MT (mantan Sekwan) dan M (bendahara rutin DPRD) itu dikemukakan langsung Kepala Kejari Kolaka Indawan Kuswadi dalam konferensi pers di kantor Kejari Kolaka, Selasa (8/6/2021).

“Ada rincian baru dari BPKP, jumlah kerugian negara ternyata lebih besar dibanding pertama kali kasus ini kita sampaikan, naik hampir 600 juta,” ungkap Indawan.

Didampingi Kasi Pidsus Togi Hamonangan Sirait, dan Kasi Intel Andi Marlo Manurung, Indawan mengungkapkan, dalam penanganan kasus korupsi di DPRD Kolaka pihaknya telah memanggil sedikitnya 70 orang untuk dimintai keterangan.

Mereka yang dimintai keterangan itu termasuk beberapa anggota DPRD, staf sekretariat dan pihak lain.

Ditambahkan Indawan, dalam perjalanan penyidikan hingga kemarin pihaknya telah menerima pengembalian dana sebesar Rp 491.780.000 dari pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

Terkait kemungkinan dilakukannya penahanan terhadap para tersangka, Indawan menolak memberi kepastian waktu.

Meski demikian mantan kepala Kejari Luwu Utara itu meyakinkan bahwa penahanan adalah hal yang pasti sebab merupakan bagian dari proses hukum.

“Tapi kalau ditanya kapan waktunya itu kita lihat nanti, kita bersabar saja,” ujar Indawan.

Sebelumnya di tempat yang sama, Kajari Indawan Kuswadi juga memberi keterangan terkait penerimaan dana dari perkara korupsi PNPM Mandiri sebesar Rp 710.877.000.

Dana tersebut merupakan pengembalian dari kasus korupsi dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di kecamatan Baula tahun 2016-2019 atas terdakwa Anton Benyamin yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 1.192.551.000.

“Dana ini berasal dari perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum berdasarkan putusan majelis hakim atas nama terpidana Anton Benyamin ketua Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) kecamatan Baula,” ungkap Indawan.

Dalam perkara tersebut Anton Benyamin dinyatakan bersalah melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara menyalurkan dana dengan menentukan sendiri kelompok penerima tanpa proses verifikasi oleh tim verifikasi.

Dengan melanggar ketentuan, terdakwa kemudian menggunakan dana SPP untuk digulirkan lagi kepada pribadi-pribadi dengan modus kelompok fiktif.

“Itu adalah penyimpangan dalam proses pengajuan, dan pengelolaannya tidak sesuai Juknis dan petunjuk operasional yang sudah ditetapkan dari pusat,” terang Indawan.

Dalam perkara korupsi dana PNPM itu terdakwa Anton Benyamin dipidana penjara 1 tahun 8 bulan dengan pengganti kerugian negara lebih dari Rp 481 juta serta denda Rp 50 juta.

Usai menerima dana pengembalian hasil korupsi SPP PNPM Mandiri Kejari Kolaka langsung menyerahkan dana tersebut pada kas negara. (p12)

COVID BUSEL