PUBLIKSATU, KOLAKA — Sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kolaka mulai mengeluhkan kekurangan staf yang memiliki kemampuan spesifik untuk menangani pekerjaan tertentu.

Akibatnya beberapa pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus terpaksa dirangkap oleh pejabat, atau “dikeroyok” oleh PNS lain.

Minimnya staf dengan kemampuan khusus tersebut, salah satunya disebabkan tidak meratanya distribusi fungsional umum, dimana beberapa SKPD justru mengalami “penumpukkan” SDM.

Ironisnya, penumpukkan staf dibeberapa SKPD itu juga muncul karena sebagian dari mereka tidak memiliki kompetensi khusus, dan dikhawatirkan tidak memberi dampak positif jika dipindahkan ke satuan kerja lain.

Pernyataan tersebut dikemukakan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pemda Kolaka Supandi menanggapi keluhan beberapa SKPD terkait kurangnya staf.

“Harus diakui kita memang kekurangan staf itu hampir disemua SKPD. Ada pejabat tapi tidak ada stafnya. Tapi masalah yang paling mendasar sebenarnya bukan hanya soal kuantitas tapi kualitas,” kata Supandi, Selasa (30/3/2021) lalu.

Dikatakan Supandi, diera teknologi yang semakin dinamis seperti sekarang, secara langsung atau tidak langsung masyarakat sangat membutuhkan pelayanan cepat dan tepat.

Kebutuhan layanan cepat dan tepat itu katanya, hanya dapat diimbangi oleh PNS selaku pelayan publik dengan kemampuan atau kompetensi tertentu.

“Jadi sebenarnya kita tidak terlalu bermasalah dengan kekurangan (staf) karena nyatanya ada juga SKPD yang justru cukup. Tapi sayangnya tidak sesuai kompetensi yang diinginkan,” tambahnya.

Salah satu kompetensi yang saat ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik yakni kemampuan menggunakan sarana kerja berbasis komputer atau penguasaan informasi dan teknologi (IT).

Kemampuan mengoperasikan sarana kerja berbasis komputer tersebut tegas Supandi terbukti mampu menghasilkan akselerasi pada semua bentuk pelayanan publik.

“Nah itu yang menjadi kendala kita sekarang, banyak (staf) tapi tidak efektif karena sebagian tidak punya kompetensi. Mau ditempatkan di SKPD lain tapi belum tentu pimpinan disitu mau terima kalau tidak punya keterampilan spesifik,” jelasnya.

Ditambahkan Supandi, setidaknya dalam lima tahun terakhir jumlah PNS di semua daerah, termasuk kabupaten Kolaka cenderung tidak bertambah.

Itu salah satunya disebabkan kebijakan pemerintah pusat yang sangat selektif dalam melakukan rekrutmen pegawai baru.

Sebaliknya, jumlah PNS yang telah dan akan memasuki usia pensiun pasti terus bertambah setiap tahun.

Sementara itu Sekda Kolaka Poitu Murtopo yang dihubungi terpisah justru berpendapat lain.

Ditemui akhir pekan lalu di kantor bupati Kolaka Poitu menyatakan jumlah staf di lingkup Pemda Kolaka sudah cukup.

Mengenai kemampuan ASN menangani beberapa pekerjaan yang sifatnya spesifik tinggal kemauan para pimpinan untuk mengarahkannya.

“Tidak kurang sebenarnya, kita cukup hanya memang semua itu butuh kemampuan manajerial para pimpinan (di SKPD). Arahkan saja, sekarang tidak ada lagi alasan tidak ada kerjaan,” ujar Poitu.(p12)