ASPAL Buton kembali menemukan momentum emas. Semua bermula dari kebijakan pemerintah pusat yang akan menjadikan Aspal Buton sebagai primadona material jalan di Indonesia. Bagaimana Samsu Umar Abdul Samiun -disapa Umar Samiun- menyikapinya? Berikut petikan wawancara wartawan Buton Pos, Irwansyah Amunu.

Ada hal yang sementara hits, terkait dengan Pemerintah Pusat yang akan mengoptimalisasi aspal Buton yang ada di daerah kita. Bagaimana bapak menjelaskan, apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang akan menggunakan aspal Buton untuk kepentingan nasional?

Jadi gini, saya koma dulu sebentar soal itu. Saya harus feed back ke belakang biar ada nilai historis yang kelihatan, yang lalu, kini, dan akan datang.

Saya kira hampir semua kelahrian, kecuali generasi yang lahir di atas tahun 1980-an, tapi kalau masih 1980-an, insyaallah masih kenal Buton dengan yang identik dengan aspal. Karena dulu pernah berdiri sebagai negara yang utuh, ketika NKRI belum ada. Era itu Kesultanan Buton sudah mulai mengoptiomaslisasi, ada hubungan kerjasa antara Belanda dengan Indonesia, tahun 1927, artinya aspal sudah mulai dieksploitasi.

Setelah kita merdeka, maka kerjasama antara Kesultanan Buton dengan Belanda khususnya terkait dengan eksplorasi Aspal Buton, dihentikan dinasionalisasikan. Jadilah Perusahaan Aspal Negara, kita kenal dulu PAN.

Nah ketika PAN, Pemerintah Pusat dalam hal ini zaman era Soeharto, dipakai secara keseluruhan. Bahkan seluruh Indonesia memakai aspal Buton. Kita bisa bayangkan, masih 30 propinsi dulu, sampai Timor Timur. Seluruh Indonesia memakai aspal Buton. Sampai di tahun 1980, kemudian Aspal Buton mengalami lembaran yang sangat hitam sekali, kelam. Karena tiba-tiba dibenturkan dengan masuknya aspal impor.

Tentu masuknya aspal impor ini, bukan masuk begitu saja, karena sudah ada produk lain yang masuk, perusahaan aspal negara berlabel negara. Ada daya tekannya, ada daya makasanya dimana negara memaksakan Aspal Buton terpakai.

Tiba-tiba tahun 80 di era Soeharto, masuk aspal impor. Tidak mungkin ujuk-ujuk karena aspal impor tentu ada pelakunya. Pada akhirnya aspal Buton tidak lagi dipakai. Berujung semua tenaga-tenaga kerja di-PHK. Kegaduhan itu yang megakibatkan Pak Soeharto datang disini untuk melihat peristiwa dimana Aspal Buton tidak dipakai lagi.

Tahun 1982 masuklah aspal impor. Kita hitung 1980 saja. Berarti dari tahun 1980 sampai era sekarang Pak Jokowi.

Sejak kemudian saya juga dilantik menjadi bupati, ini yang saya coba angkat kembali. Karena delapan orang bupati sebelum saya tidak berdaya untuk memaksimalkan aspal Buton ini.

Terkait dengan visi misi saya juga bagaimana menjadikan Kabupaten Buton sebagai suatu kawasan bisnis dan budaya terdepan, tentu yang dieksplorasi adalah sumber daya alam kita. Nah sumber daya alam kita, konten lokal, sebutlah keunggulan komparatif yang depositnya banyak sekali, berkepanjangan, dan tidak akan habis. Inilah yang kemudian kita pakai.

Ketika itu mulai saya bertanya, kenapa dulu aspal Buton tidak dipakai? Apa penyebabnya? Nah alasan normal, biasa saja, karena kualitasnya, mutunya kurang bagus sehingga kita butuh aspal impor.

Tapi saya dalam pikiran tidak mungkin kualitasnya akan jatuh kalah dengan aspal impor. Aspal impor ini kan pada prinsipnya limbah.

Jadi yang kita beli selama ini sebenarnya limbah. Limbah kemudian disebut residu. Kan di luar, negara-negara Timur Tengah sana, lewat Pasar Singapur mereka nambang minyak. Residu limbahnya aspal. Disitu ada bitumen, enam sampai tujuh persen. Mereka ekplorasi kemudian diekstrak, jadilah aspal minyak.

Saya mikir, tidak mungkin limbah mengalahkan aspal alam. Tapi ini faktanya kenapa tidak dipakai. Saya kemudian mulai mencari referensi lain, apa betul? Ya benar. Karena dulu aspal alam, Aspal Buton diperlakukan dengan cara tidak benar.

Misalnya ditambang kemudian digelar langsung di jalan. Nah disitu kan masih banyak unsurnya yang melekat, ada tanah, kapur, air. Belum terproses, sementara aspal minyak sudah ekstrak.

Kalau bicara kualitas, sebenarnya memang betul, ya. Tapi perlakuan pemerintah yang tidak pas terhadap aspal Buton.

Tantangan itu, saya mulai mencari solusi. Kalau begitu ini ekstrak, kita belum punya teknologi untuk melawannya. Dan saya tahu juga ternyata para pemegang-pemegang izin ini pasca-aspal kita tidak dipakai lagi justru orang-orang yang bermain di aspal minyak. Jadi sebenarnya dia ambil izin kemudian tidak dimanfaatkan.

Jadi ini yang saya sebut tanda kutip, mafioso. Karena dari bawah dia main.

Lha, lalu ini yang memicu saya. Kalau ini ekstrak saya harus cari produk, artinya bagaimana aspal Buton dipakai raw-nya, kemudian di-mixing, lalu bisa menyamakan kualitasnya dengan aspal impor.

Saya komunikasilah dengan teman-teman di ITB. Mereka menamakan dirinya pemerhati aspal Buton, lalu saya ketemu mereka. Gabungan dengan anak-anak ITS. Mereka serius.

Kita mulailah semangat NKRI bagaimana produk, konten lokal dimanfaatkan. Disamping dalam fakta kita, aspal minyak, aspal impor sudah masuk dari Sabang sampai Merauke. Distributornya sudah sampai propinsi, kabupaten, kota.

Sulit sekali, pasar sudah dikuasainya. Tapi tidak mematikan kita. Bersama teman-teman dari ITB terus melakukan penelitian.

Ujung singkat ceritanya, kita temukanlah suatu produk disebut CPHMA. CPHMA bahasa gampangnya aspal Buton, campur panas hampar dingin. Spesifikasinya 73 persen batu, 25 raw aspal, 2 persen modified-nya.

Bertepatan saat saya jadi bupati, saya bupati punya kekuatan secara lokal juga, daya dorong saya. Maka begitu saya pakai, CPHMA dapat, mulai saya paksakan, hari itu saya haramkan seluruh aspal impor masuk di Buton. Haram tidak boleh masuk aspal impor.

Tahun berapa pak?

Tahun 2012, saya sudah mulai. Pokoknya saya tidak bolehkan. Kan saya harus berhadapan dengan konsekuensi pemeriksaan BPK. Karena produk ini baru pemula, tapi saya yakin aspal ini tidak akan mungkin kalah karena sumbernya dari alam, lawan aspal limbah. Teman-teman dari ITB yang mendampingi saya kemudian mulai kita realisasi. Sambil berupaya mendapatkan SNI, Standar Nasional Indonesia, dari kementerian PUPR.

Mulai dicoba, ternyata yang kita dapatkan hasilnya, kualitasnya lebih tinggi, mutunya jauh lebih bagus, dan lebih murah. 3 M, murah, mutu, dan mudah.

Mudah, karena semua alat-alat produknya tidak ada dari luar. Semua dari dalam negeri.

Jadi, saya mulailah mengatakan CPHMA adalah 3 M, mutu, mudah, murah.

Setelah pemeriksaan BOPK, alhasil luar biasa. BPK kaget. Lho ini aspal apa? Kenapa jauh lebih bagus dari aspal (minyak).

Saya ceritalah seperti yang baru saya ceritakan. Mereka mulai mendukung itu dan melakukan ekspansi. Saya ke Jawa Tengah, ketemu Gubernur Pak Ganjar. Saya bilang, abang harus nasionalis dong, saya bawa Aspal Buton, oh boleh pak Bupati, kata pak Ganjar. Produknya CPHMA.

Kemudian kita gelar demonstrasi, lalu semua rumah jabatan pakai aspal itu, alhamdulillah kemudian Jawa Tengah memakai, menyusul Jawa Timur.

SNI menyebutkan bahwa CPHMA pantas dipakai pada jalan-jalan yang lalu lintas padat. Artinya sudah klir. Mau jalan nasional, propinsi apalagi.

Di tingkat itu, saya sudah merasa okelah sudah bisa saya kendalikan aspal Buton. Mulai kita munculkan kembali. Walaupun tekanan aspal impor terus masih mendominasi pasar.

Kuat juga pak?

Mafia ini. Saya terus pikir-pikir bagaimana caranya bisa ketemu presiden, karena yang bisa atasi ini hanya presiden.

Akhirnya tempo waktu ketemu beliau di Istana Bogor, lalu ketemu lagi di Istana Merdeka. Alhamdulillah, saya ceritakan, Pak Presiden bilang sudah, kita harus pakai konten lokal kita, apa pun itu. Bahkan saking semangatnya beliau langsung diperintahkan waktu itu Menseskab, waktu itu masih Pak Andi Wijoyanto, lalu kemudian saya ingat persis Pak Menko Ekuin, Sofyan Djalil langsung diperintahkan buat rancangan peraturan pemerintahnya terhadap pemakaian aspal Buton secara nasional.

Wah saya makin di puncak ini. Cuma saya pikir, tidak mungkin mafia berdiam diri begitu saja, tiba-tiba Pak Sofyan diganti dan lain sebagainya. Saya dapat masalah, redup ini, tapi generasi pak Bakri, pak Ali Mazi mulai meneruskan. Ini saya ceritakan historisnya.

Kemudian sampai disitu, saya tetap masih menghawatirkan bahwa suatu saat akan tetap djadikan soal karena tingkat kemudahan aspal minyak dibandingkan aspal alam kita tetap ada.

Satu kelemahan, kita memakai aspal raw 23 persen, campur batu 75 persen. dan modifier-nya 2 persen. Sementara aspal minyak hanya pakai 94 persen batu, dan 6 persen minyak langsung didorong, di-mixing, di AMP, keluar.

Saya kembali lagi bicara dengan teman-teman dari ITB, riset lagi. Kalau tidak one by one, kita tetap masalah.(bersambung)

COVID BUSEL