PUBLIKSATU, KOLAKA – Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) memiliki peranan yang besar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.

Dengan jumlah PNS yang mencapai jutaan orang diseluruh wilayah Indonesia, semestinya KORPRI bisa memainkan peranan yang lebih besar lagi.

Sayangnya, pada yang saat bersamaan banyak pula pihak yang memberi “cap” kurang baik terhadap KORPRI, dan itu umumnya terkait perilaku korupsi para anggotanya.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ahmad Safei pada peringatan HUT ke-49 KORPRI yang dirangkaikan pemberian penghargaan “Disi Medaso To’ori Mandara” kepada kepada beberapa PNS di lingkup Pemda Kolaka, Selasa (1/12/2020).

“Sudah terlanjur banyak yang menilai semua anggota KORPRI itu negatif. Itu karena semua PNS otomatis juga anggota KORPRI,” katanya.

Cap yang tidak bagus terhadap anggota KORPRI tidak dapat dihindari untuk saat ini. Sebaliknya Safei meminta semua PNS melihat diri masing-masing lalu introspeksi diri.

“Ini dinamika jangan jadi penghalang untuk kita berbuat baik. Lagi pula sebenarnya yang membuat diri kita seperti begini sehingga tidak dihargai orang karena kita sendiri,” tambahnya.

Menurut Safei, citra KORPRI sebagai wadah berhimpunnya semua PNS semakin tercoreng karena sikap tidak peduli dan ketidakloyalan pada profesi.

“KORPRI punya kekuatan besar tapi tapi coba lihat kalau ada yang diganggu atau yang dizalimi tidak ada reaksi apa-apa. Malah yang ada saling gontok-gontokan tidak ada kebersamaan,” lanjutnya.

Untuk konteks kabupaten Kolaka, contoh ketidakpedulian itu tergambar saat kantor bupati didatangi para pengunjukrasa. Kantor dilempari dan sebagian fasilitas dirusak tapi semua PNS tenang-tenang saja.

“Tidak ada lagi wibawa, kenapa sih kalau sekali-kali kumpul kita hantam, ini malah hanya ketawa-ketawa padahal (demo) itu tidak ada urusan dengan bupati. Yang didemokan itu kan hasil kerja anda-anda selaku penyelenggara tapi malah bupati yang didemo,” lanjutnya.

Atas sikap tidak peduli seperti itu, Safei pun mensinyalir ada sebagian PNS Pemda Kolaka yang justru senang bupatinya didemo.

“Saya minta panitia penilai lebih teliti lagi yang begini, jangan asal kasih penghargaan karena bisa jadi disini ada PNS yang begitu yang dapat penghargaan,” ujarnya sambil menghadap ke arah Kepala BKPSDM Andi Tendri Gau yang duduk sederet dengan para asisten Setda.

Masih terkait dengan sikap tidak peduli PNS, Safei juga menyentil para kepala SKPD yang dianggapnya tidak cakap serta tidak mampu menunjukkkan keteladanan.

Dari hasil pantauannya selama ini banyak PNS yang tidak disiplin tapi tidak ada reaksi apapun dari kepala SKPD-nya. Itu tegas Safei, karena pimpinan dengan bawahan sama-sama tidak disiplin.

“Coba lihat banyak yang tidak masuk kantor sampai berhari-hari malah ada sampai berbulan-bulan tapi tidak ada juga sanksinya. Padahal PNS yang begitu kalau tidak bisa lagi dibina, binasakan saja,” ujarnya dengan nada tinggi.

Selain menyangkut keteladanan dan dedikasi, mantan Sekda diera bupati Buhari Matta itu juga mensinyalir beberapa kepala SKPD tidak memiliki kemampuan manajerial.

“Ada kepala SKPD malah yang lebih pintar itu perencananya, sekretarisnya atau pejabat di bawahnya”.

“Hanya tahu pulang balik Jakarta tapi tidak ada hasil yang bisa disampaikan kepada bawahan karena memang tidak pernah rapat, apa kalau begitu,” sindirnya.

Kedepan ungkap Safei, dirinya tidak akan mentolerir lagi semua pelanggaran yang mengakibatkan citra PNS atau Pemda Kolaka tercoreng.

Pemberian penghargaan atau promosi jabatan harus lebih selektif, dan dirinya selaku pembina kepegawaian tidak mau lagi ada PNS yang datang menghadap untuk minta jabatan.

“Dari sisi kedisiplinan, loyalitas, dan kemampuan itu pimpinan anda yang akan menilai. Kalau tidak layak ya jangan,” pungkasnya. (publiksatu)

COVID BUSEL