PUBLIKSATU, BUTON – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral membuat penguatan nasional membentuk kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kabupaten Buton. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi akan optimalisasi pemanfaatan aspal Buton untuk digunakan secara nasional.

“Untuk pemerintah provinsi sendiri sangat mendukung sekali terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aspal Buton, karena kita tahu bahwa Buton ini sangat potensial. Kita sangat berharap, pengelolaan aspal Buton dilakukan secara nasional. Kemudian pengembangannya juga, karena keunikannya tidak ada di tempat lain,” ujar Sekdin Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Sultra, Ridwan Botji saat mendampingi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI kunker di Buton beberapa belum lama ini.

“Kita Pemerintah Sulawesi Tenggara, kita membuat penguatan secara nasional bagaimana kita membentuk kawasan ekonomi khusus. Karena kenapa, secara nasional kita punya karateristik unik. Tidak ada di tempat lain,” sambungnya.

Ridwan menegaskan pemerintah provinsi sangat mengharapkan Kabupaten Buton menjadi kawasan ekonomi khusus. Olehnya itu, peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan mengabulkan konsep itu untuk memudahkan pemerintah daerah melakukan koordinasi dan konsultasikan semua regulasi.

“Sebenarnya ini kita butuh supaya ini menjadi suatu kawasan ekonomi khusus itu akan menjadi peran pemerintah pusat sangat di butuhkan, karena kenapa, KEK itu sangat kami butuhkan untuk peran penguatan pemerintah pusat didalam KEK tersebut,” ujarnya.

“Karena kita tahu sendiri, keterbatasan pemerintah daerah di dalam mengkoordinasikan, mengkonsultasikan semua regulasi yang ada,” imbuhnya.

Sehingga, ia berharap KEK ini segera terbentuk dalam waktu dekat. Satu hingga dua tahun kedepan.

“Dalam artian dengan KEK ini kita sangat berharap pembentukan KEK Aspal Buton di Sulawesi Tenggara akan terbentuk dalam waktu dekat.Sekarang sementara berjalan, insiasinya. Kita berharap tahun depan atau dua tahun depan sudah bisa berjalan. Karena ada proses mekanisme, ada amdal, ada izin apa semua, seperti itu. Dan kita berharap , daerah dimanfaatkan secara nasional,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia juga berharap para pemilik izin usaha pertambangan mendukung hal itu. Hanya saja, dari 32 pemiliki izin hanya enam yang aktif.

“Kemudian pelaku izin usaha pertambangan kita harapkan seperti itu. RKAB, enam. Dari 32 di Kabupaten Buton. Hanya enam yang aktif,” ujarnya.

Peliput: Agusrin

COVID BUSEL