PUBLIKSATU, BUTON TENGAH – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), membuka pendaftaran lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Buteng.

Tiga OPD tersebut yakni Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB). Alasan tiga OPD ini dilelang karena DPM-PTSP pejabatanya mengundurkan diri, DPKP hasil perubahan nomenklatur pemekaran Dinas PUPR, dan DPP-KB pejabatnya akan pensiun.

Pendaftaran lelang jabatan tiga pimpinan OPD Buteng ini resmi dibuka pada Rabu (25/11/2020) dan akan ditutup pada Jumat (27/11/2020). Berkas pendaftaran diantar langsung di Kantor BKPSDM Kabupaten Buteng dalam kurun waktu tiga hari tersebut pada jam kerja.

Kepala BKPSDM Kabupaten Buteng, Samrin, mengatakan lelang jabatan mulai dibuka atau diumumkan setelah pihaknya menerima rekomendasi syarat lelang jabatan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kamis, 19 Agustus 2020. “Rekomendasi dari KASN kami terima tadi pagi,” tulis Samrin melalui pesan Whatsapp, Kamis (19/11) malam.

Lelang jabatan tiga pimpinan OPD Buteng terbuka untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memenuhi syarat dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Diantaranya, sedang dan atau menduduki jabatan Administrator setingkat eselon III atau jabatan fungsional tertentu jenjang Madya minimal dua tahun. Pangkat minimal Pembina (IV/a), pendidikan minimal Diploma IV atau atau Sarjana (S1) serta berusia maksimal 56 tahun 0 hari pada tanggal 2 Januari 2021.

Lamaran ditujukan pada panitia seleksi terbuka JPTP dengan melengkapi persyaratan, diantaranya surat lamaran ditulis dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam bermaterai 6.000, Pakta integritas bermaterai, fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir, daftar riwayat hidup, fotocopy SK jabatan administrator atau jabatan fungsional madya yang dilegalisir.

Selanjutnya, fotocopy SKP tahun 2017 dan 2018 dilegalisir, fotocopy NPWP, pas foto 4×6 latar merah sebanyak 3 lembar, surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah, surat keterangan tidak pernah atau tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin, surat izin mengikuti seleksi JPTP dari atasan langsung, dan surat pernyataan bersedia tinggal di Kabupaten Buteng.

“Untuk kelengkapan, jadwal seleksi administrasi dan lain-lain dapat ditanyakan langsung kepada panitia seleksi JPTP Kabupaten Buteng di Sekretariat Kantor BKPSDM Buteng,” pungkas Samrin.(uzi)

COVID BUSEL