PUBLIKSATU, BUTON TENGAH – Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK) Desa Lowu-Lowu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah (Buteng), akhirnya memberikan klarifikasi terkait bantuan Katinting Viber yang disoal sebagian masyarakat dan diadukan langsung kepada Bupati Buteng H Samahuddin di Rumah Jabatannya, Selasa (17/11/2020).

Ketua TPK Desa Lowu-Lowu, Rahmawati Saludin SE, mengatakan pengadaan bantuan Katinting Viber sebanyak 36 unit yang bersumber dari Dana Desa (DD) 2020 sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Antara RAB 2020 dengan RAB 2019 berbeda, sehingga mempengaruhi kuantitas panjang perahu Katinting.

“Jika dikatakan panjang perahu ukurannya tidak sama dengan tahun lalu, harusnya dikembalikan pada RAB yang ada, apakah RAB-nya sama besar atau tidak. Kalau berbeda, otomatis akan mempengaruhi kuantitas panjang perahu,” jelas Rahmawati saat menghubungi media ini, Rabu (18/11).

Berdasarkan RAB tersebut, diakuinya bantuan perahu Katinting Viber 2020 ini kurang panjang dibanding 2019 lalu. Akan tetapi, kekurangan tersebut tertutupi dengan tinggi perahu. Dimana, 2019 tinggi lambung hanya 40 sentimeter, sedangkan 2020 sampai 55 sentimeter.

“Kalau itu dihitung sebagai volume, maka hitungan perahu Katinting pengadaan 2020 dengan RAB yang kurang 2019 bisa menyamai kuantitas. Bahkan, menyaingi pengadaan 2019. Ditambah lagi perahu pengadaan 2020 sekarang memiliki penutup mesin,” jelasnya.

Terkait masalah tulang perahu, lanjut Rahmawati, pengadaan sekarang adalah perahu dengan model yang berbeda cetakan karena beda perusahaan. Dimana, cetakan perusahaan pesanan sekarang berasal dari Wakatobi dan sudah melalui tahapan lelang hingga survei.

“Kita ketahui Wakatobi adalah ril sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Sehingga model pesanan perahu yang diadakan sekarang telah teruji dan dipakai beberapa desa di Wakatobi. Dimana, perahu tersebut memiliki sayap di samping layaknya model speed boat. Sayap tersebut pun berfungsi sebagai tulang, namun kita kembalikan lagi pada RAB,” tuturnya.

Mengenai ketebalan perahu, perusahaan siap mempertanggungjawabkan ketebalan tersebut. Kalau pun itu diragukan harus ada pembanding. “Kalau pembandingnya perahu 2019, maka pihak perusahaan siap potong itu perahu sekarang. Yang penting perahu 2019 juga dipotong sebagai pembandingnya,” tantang Rahmawati.

Dari keterangan pihak perusahaan, perahu Katinting buatannya tersebut lambungnya enam lapis dan sampingnya tiga lapis. “Tapi inti dari semua ini, kembalikan lagi pada RAB. Kalau itu diperbandingkan dengan penmgadaan 2019 akan tidak relevan,” tukasnya.

Kendati begitu, pengadaan pearahu sekarang minimal menyamai bahkan bisa menyaingi dengan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. “Mereka (Penerima bantuan yang menolak), dalam musyawarah desa hanya meminta perahu viber, tidak pernah membicarakan spesifikasi vibernya,” ungkit Rahmawati.

Soal mesin Katinting, dalam APBDes 2020 sebanyak Rp 5,5 juta dan APBDes 2019 Rp 6 juta. Dalam Musdes, tidak ada permintaan merk mesin dari masyarakat. “Nanti setelah kita datangkan merek China, baru dikomplein masyarakat dan dibandingkan dengan merek Thailand,” beber Rahmawati.

Saat ini pihaknya lagi menkomunikasikan dengan perusahaan untuk bisa diganti. “Mesin merek China itu sudah ada, tapi belum dipakai dan dibagikan kepada masyarakat. Mesinnya sebanyak 20 unit dan tidak sesuai dengan banyaknya pengadaan perahu 36 unit,” sebutnya.

Rahmawti menerangkan, perbedaan ini dikarenakan tahun lalu sudah ada sebagian masyarakat yang sudah dapat mesin tapi belum ada perahunya. Pembagian sekarang, ada yang dapat satu paket perahu lengkap dengan mesin dan ada yang dapat mesin saja atau perahu saja.

Di ujung klarifikasinya, Rahmawati meminta persoalan TPK Desa Lowu-Lowu ini tidak disangkutpautkan dengan nama suaminya Djoysman Mahuzi, karena dirinya juga bekerja sendiri dan profesional.

Untuk diketahui, persoalan bantuan 36 unit Katinting Desa Lowu-Lowu yang diduga bermasalah ini muncul setelah sebagian masyarakat penerima bantuan datang mengadu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat yang diteruskan kepada Bupati Buteng.

“Pengadaan Katinting Viber yang diperuntukan kepada kami, tidak sesuai dengan hasil Musdes yakni harus sama dengan bantuan 2019 sebagai bantuan lanjutan. Sekarang ini beda, tidak sesuai spesifikasi awal tujuh meter.
Selain itu tidak ada tulangnya, sehingga mudah oleng dan gampang terbalik,” beber salah satu penerima bantuan
La Iwa, kepada sejumlah media usai melapor bersama rekan-rekannya.

Tak hanya bentuk body perahu, La Iwa dan rekan-rekannya juga mempermasalahkan mesin Katinting. Dalam Musdes, masyarakat meminta mesin Honda Thailand harga Rp 5,5, juta. Namun rupanya Pemdes Lowu-Lowu membeli mesin merk China harga Rp 3 juta lebih.

“Pengalaman kami yang sering melaut, mesin merk China kalau sudah jauh berlayar dan panas akan langsung mati. Beda dengan mesin Honda atau Yamaha, semakin panas mesin semakin bagus jalannya,” tukas Iwa.

Dengan kondisi tersebut, ia dan rekan-rekannya menolak menandatangani penyerahan bantuan Katinting Viber dari Pemdes Lowu-Lowu, karena dinilai tidak berkualitas dan tidak nyaman dipakai serta sangat beresiko bagi keselamatan saat melaut.

“Sebenarnya, kami menawarkan solusi juga untuk memperbaiki body perahu dengan menambahkan ketebalan dan tulang perahu, yang penting pemerintah desa menyiapkan bahannya. Tapi, mereka tidak mau dan tidak ada solusi lain. Malah, kami diancam bantuan akan ditarik,” tuturnya.

Pihaknya juga menyayangkan kebijakan yang diambil Pemdes Lowu-Lowu yang tidak memberdayakan masyarakat, dimana sejak awal bantuan perahu tersebut diminta dibuat saja di Desa Lowu-Lowu, karena banyak masyarakat Lowu-Lowu sendiri yang pintar membuat perahu viber.

“Justru pemerintah desa memberdayakan orang luar dengan membuat perahu Katinting tersebut di Wanci, Kabupaten Wakatobi. Mungkin kalau dibuat di Desa Lowu-Lowu, harga bahan dan lain-lain bisa ditahu masyarakat, sehingga memilih dibuat di Wanci supaya bisa mencari untung,” tuding Iwa.

Menanggapi keluhan masyarakatnya tersebut, Kades Low-Lowu Karim Wendo yang juga hadir di Rujab Bupati Buteng memberikan bantahan. Mulai dari masyarakat yang datang mengadu ke Pemkab Buteng, hingga masalah spesifikasi perahu dan mesin.

“Yang datang tadi itu bukan atas nama masyarakat Desa Lowu-Lowu secara keseluruhan. Hanya masyarakat satu dusun saja, yakni Dusun Lowu-Lowu. Ada 36 unit bantuannya, yang terima 19 orang dan menolak 15 orang,” katanya.

Terkait bantuan lanjutan yang spesifikasinya harus sama dengan 2019, Karim mengaku pihaknya juga banyak mendengar aspirasi masyarakat lainnya yang menginginkan jangan disamakan dengan 2019. Sehingga dirinya meminta TPKD untuk mengadakan bantuan Katinting Viber tidak harus sama dengan 2019.

“Setelah itu, semua saya serahkan sepenuhnya kepada TPKD dari mulai lelangnya. Kenapa perahu Katinting Vibernya harus dibuat di Wanci, nantinya tanya TPKD-nya. Memang di Desa Lowu-Lowu banyak yang bisa bikin, tapi kita tidak tahu lokasinya dimana,” terang Karim.

Menurutnya, bantuan 2020 ini spesifikasinya lebih bagus dan lebih tebal, serta ukurannya lebih besar. “Cuma kekurangannya tidak ada tulangnya. Kalau masalah oleng itu tidak juga. Kalau sudah ada barang atau muatannya sudah tidak oleng,” bantah Karim.

Hanya saja, Karim mengakui merk mesin berbeda dengan tahun sebelumnya. 2019 lalu merek made in Thailand dan 2020 ini merek made in China.

Mengenai tudingan mesin Katinting yang dibeli hanya Rp 3 juta lebih, Karim lagi-lagi “menyeret” TPKD. “Itu urusan TPKD dengan pihak perusahaan. Yang jelas dalam APBDes itu harga perahu Katinting Rp 11 juta dan mesin Rp 5,5 juta,” tutup Karim.(publiksatu)

COVID BUSEL