PUBLIKSATU, BAUBAU – Wali Kota Baubau, AS Tamrin merasa tersudut dikaitkan dengan kasus korupsi retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wameo 2017. Politisi PAN ini memperkarakan Wakil Ketua Bidang Anti Korupsi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Baubau, Risky Afif Ishak ke Polda Sultra.

Pun, Risky kini menyandang status tersangka pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus ini bermula dari press rilis KNPI Baubau pada 2019 lalu yang mendesak Jaksa ikut memeriksa Wali Kota Baubau dalam kasus TPI Wameo.

Tindakan AS Tamrin memidanakan aktivis ini menuai sorotan publik, terutama di media sosial. Tidak sedikit netizen yang memberikan simpati terhadap Risky.

Kuasa hukum AS Tamrin, Dedi Ferianto membantah kliennya menganut gaya kepemimpinan tangan ‘besi’ terhadap para pengkritik. Wali Kota tidak terbesit dipikirannya untuk membungkam suara-suara kritis dalam kasus Risky itu.

“Terlapor (Risky, red) ini menyebar kembali berita-berita “KNPI Desak Jaksa Periksa Wali Kota Baubau terkait Korupsi TPI Wameo”. Konten inilah yang menjadi objek laporan dugaan tindak pidana ITE, bukan Laporan KNPI ke Kejaksaan Negeri Baubau ataupun Ketua KPK RI,” ulas Dedi melalui rilis yang dikirimkan ke wartawan, Jum’at (6/11).

Sebenarnya, beber dia, sebelum Risky dilaporkan ke polisi, Wali Kota sudah berupaya melakukan langkah persuasif melalui konferensi pers hak jawab, memanggil orang tuanya. Namun, segala upaya dan itikad baik tersebut tidak mendapat respon positif dari Risky.

“Langkah hukum yang diambil saat ini adalah upaya terakhir oleh bapak Wali Kota Baubau. Aneh dan disayangkan dan aneh saja, terlapor berupaya meminta maaf kepada pak Wali Kota setelah kasus ini ditangani Polda Sultra,” ujarnya.

Padahal, menurut dia, Risky baru mendapatkan panggilan Polda Sultra dalam rentang dua bulan terakhir. Sementara, peristiwa dugaan tindak pidana dilakukan sejak tahun 2019. Risky kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sultra dengan nomor register: S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus Tanggal 26 Oktober 2020.

“Semestinya kita fair dalam menilai. Tidak perlu didramatisasi, jika Risky punya hak hukum untuk melaporkan pak Wali Kota di Kejaksaan Negeri hingga Ketua KPK, semestinya dia juga harus menerima jika Wali Kota Baubau menggunakan hak hukum yang sama,” imbuhnya.

Sampai saat ini, tambah dia, fakta dan alat bukti tidak pernah menunjukkan AS Tamrin terlibat dalam kasus TPI Wameo. Sehingga, kliennya tidak pernah dipanggil dimintai keterangan dalam kasus yang menjerat Muslimin Buhim itu.

Dikonfirmasi terpisah, Risky belum bisa memberikan tanggapan penuh kasus yang menjeratnya. “Untuk upaya penanganan masalah ini, seluruhnya di pihak KNPI Baubau,” singkat Risky melalui pesan WhatsApp, Sabtu (7/11).

Sementara itu, Ketua KNPI Baubau, La Ode Darmawan Hibali menuturkan, pihaknya sedang menyiapkan langkah perlu dan mengawal proses hukum yang dialami Risky selaku Wakil Ketua Bidang Anti Korupsi KNPI Baubau. Saat ini, pihaknya masih menggodok tim pendampingan hukum terhadap Risky.

“Terkait kasus TPI Wameo, itu pernyataan pers KNPI Baubau yang mana saudara Risky adalah Wakil Ketua Bidang Anti Korupsi. Wali Kota juga salah kaprah bila mengganggap dirinya dituduh terlibat dalam kasus TPI Wameo oleh KNPI Baubau,” ujar Darmawan dikonfirmasi via telepon seluler, Minggu (8/11).

Ia menegaskan, desakan KNPI terkait kasus TPI Wameo itu hanya bertujuan agar Kejaksaan Negeri (Kejari) meminta klarifikasi Wali Kota Baubau. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau tidak menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengontrol pengelolaan retribusi TPI Wameo.

“Ini diatur Perda 10/2011 serta Perwali 95/2017 yang menegaskan bahwa Kepala UPTD TPI Wameo haruslah ASN dengan kompetensi jabatan eselon IV/a dan diangkat oleh Wali Kota. Ini juga menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tanggal 19 Mei 2018,” urainya.

Darmawan menambahkan, upaya KNPI Baubau dalam menguak kasus dugaan korupsi TPI Wameo itu merupakan bentuk peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. KNPI Baubau juga menunjukkan andil dalam mewujudkan sistem pemerintahan bebas dari praktik kolusi dan nepotisme.

“KNPI Baubau ingin membantu, bukan melawan Pemerintah Kota Baubau. Karena kami melihat pak Wali Kota Baubau ini sangat baik dalam pemberantasan korupsi. Semestinya, pelaporan saudara Risky ini diapresiasi dan diterima dengan bijak oleh pak Wali Kota,” pungkasnya.(publiksatu)

COVID BUSEL