PUBLIKSATU, BUTON UTARA – Penjabat Sementara (Pjs), Bupati Buton Utara (Butur), Hery Alamsyah SE MSi mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap netral dalam menjelang Pilkada 2020 mendatang.

“Silahkan memilih sesuai pilihan kalian masing-masing, tapi jangan memperlihatkan sikap keberpihakan kepada salah satu kandidat. Karena hanya akan merugikan kandidat yang didukung, jika seandainya terpantau oleh Panwas lalu diproses secara hukum, maka merugikan diri sendri juga calon yang didukung,” harap Hery, ketika wartawan Buton Pos mewawancarai di ruang kerjanya, kemarin.

Hery berharap, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar tetap suasana dalam keadaan aman dan nyaman. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena menciptakan suasana aman sangat mahal.

“Kita berharap masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan daerah, tidak ada gesekan yang berlebihan hingga menimbulkan perpecahan antar pendukung. Karena itu, semua kita harus tetap menjaga keamanan daerah, apalagi yang berkompetisi sama-sama putra daerah dan masih ada hubungan kekerabatan. Jadi riak tetap ada, tapi jangan sampai menimbulkan reaksi yang berlebihan, Pilkada hanya sekali lima tahun, selesai proses ini tetap juga akan kembali seperti biasa,” ungkapnya.

Kedua hal tersebut di atas perlu, kata Hery penting untuk diingatkan masyarakat dan ASN. Mengingat sangat berkaitan tugas dia sebagai Pjs Bupati. Karena memang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri, nomor: 131.74-3715/2020 menunjuk Kepala Staf Ahli Gubernur Sultra Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, ada enam poin yang menjadi tugasnya dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan.

Pertama kata Hery, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPR. Kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga, mempasitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara 2020-2021 yang defenitif, serta menjaga netralitas ASN.

“Poin ini, sejak pertama saya tatap muka dengan seluruh kepala dinas selalu saya ingatkan agar tetap menjaga netralitas ASN, jangan berpihak. Dan itu selalu saya ingatkan, dimana-mana saya pergi saya ingatkan. Kemudian poin tiga tugas saya, kalau waktu-waktu sekarang kan, menanda tangani Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 dan Rancangan Anggaran Belanja Daerah 2021, hari (Jumat, red) akan diserahkan RAPBD, untuk dibahas bersama DPRD,” urainya.

Selanjutnya Hery menambahkan, keempat melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan menandatangi peraturan daerah, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Kelima, melakukan pengisian penjabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Dan keenam, melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Covid-19, dimana kewenangannya antara lain, memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/5148/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Kalau ini otomatis setelah kita dilantik, sudah menjadi Ketua Satgas Covid-19. Jadi tugas-tugas ini, saling terkait dan berjalan secara simultan,” katanya. (publiksatu)

COVID BUSEL