PUBLIKSATU, JAKARTA – Indonesia diprediksi akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030 nanti. Keyakinan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi saat memaparkan prioritas kerja politik luar negeri Indonesia lima tahun ke depan, Selasa (29/10).

“Itu prediksi banyak pihak berdasarkan purchasing power parity. Kondisi obyektif ini harus dikapitalisasi, tidak saja untuk kepentingan Indonesia, namun menjalin kerja sama saling menguntungkan dengan negara di dunia,” kata Menteri Retno di Kantor Kemlu, Selasa (29/10).

Banyak hal yang harus disiapkan Indonesia, termasuk Kemenlu yang akan ikut serta mencapai visi tersebut dengan penguatan diplomasi ekonomi.

Disampaikan Retno, ada beberapa langkah strategis diplomasi ekonomi Indonesia ke depan. Pertama adalah kapitalisasi penguatan pasar domestik.

Menurutnya, populasi yang mencapai lebih dari 260 juta jiwa sangat menguntungkan Indonesia.

“Ini harus kita jadikan leverage atau daya tawar kita untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di tingkat bilateral maupun regional,” sambungnya.

Setelah memperkuat pasar domestik, diplomasi dilakukan untuk memperkuat pasar tradisional dan menembus pasar non-tradisional. Sebelumnya, Indonesia telah melakukan ekspansi ke pasar Afrika melalui Indonesia-Africa Forum dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue.

Hal yang sama juga akan dilakukan dengan kawasan non-tradisional lainnya seperti Amerika Latin, Asia Selatan dan Tengah, Timur Tengah, serta Pasifik.

Jika jaringan pasar Indonesia sudah luas, Indonesia akan mulai memperkuat perundingan perdagangan dan investasi, terutama dalam berbagai bentuk seperti CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), FTA  (Free Trade Agreement), dan PTA (Preferential Trade Agreement) yang saling menguntungkan.

Langkah selanjutnya, diplomasi akan dilakukan sebagai upaya untuk mengintegrasikan perdagangan dan investasi. Hal ini dilakukan karena sudah waktunya bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan outbond investment ke luar negeri.

Guna mengimplementasikan kebijakan ini, Indonesia akan mendorong berbagai produk unggulan berorientasi ekspor serta mendukung pembiayaan proyek infrastruktur dan industri strategis di luar negeri. Contohnya dengan mempromosikan diri sebagai pelopor industri halal dalam gelaran Halal Summit pada 2020.

Diplomasi juga akan dioptimalkan untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia, khususnya kelapa sawit. Indonesia akan tegas menolak segala tindakan diskriminatif terhadap kelapa sawit yang sudah memenuhi kriteria SDGs.

Langkah terakhir, mengikuti perkembangan zaman, diplomasi dikhususkan untuk mendorong ekonomi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya manusia. Langkah ini dilakukan agar masyarakat menengah ke bawah dapat merambah pasar global.

“Kebijakan mendorong ekonomi 4.0 ini diperlukan baik untuk meningkatkan produktifitas berbagai industri di Indonesia, maupun untuk membuka akses yang makin besar bagi kelompok menengah bawah ke pasar internasional, financial inclusion dan ekonomi kreatif,” tandasnya. (rmol)

COVID BUSEL