PUBLIKSATU, BUTON – Kendati menjadi daerah penyimpan aspal terbesar di dunia, namun kewenangan pengelolaannya merupakan gawean pemerintah pusat. Tak ada sejengkalpun kekayaan atas aspal yang bisa dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton.
Atas dasar itu, Bupati Buton La Bakry mengungkapkan telah menghadap Gubernur Sultra Ali Mazi agar bermohon ke pemerintah pusat untuk diberikan lahan agar aspal bisa dikelola Pemkab. Paling tidak dapat diberi sekitar 100 hektar.
“Saya telah menghadap gubernur, dan sudah tiga kali pertemuan dengan presiden, kitab minta 100 hektar lebih lahan tambang aspal untuk kita dikelola sendiri,” katanya.
La Bakry mengakui bahwa, saat ini tidak ada satupun jenis kekayaan alam Buton yang bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Semua dikelola swasta yang tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Senada sengan Ketua DPD II Partai Golkar Buton tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton, Ahmad Mulia mengatakan, bila daerah diberi100 hektar lahan sesuai permintaan Bupati Buton, maka tentu pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) akan lebih meningkat lagi.
“Kita punya potensi, tapi kok tidak bisa kelola sendiri. Makanya Pak Bupati mengusulkan ke pemerintah pusat agar diberi kewenangan dalam mengelola 100 hektar itu,” ucapnya.
Menurut Ahmad Mulia, ada tiga tawaran ke pemerintah pusat untuk mengelola tambang aspal. Yakni, bisa dikelola oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau badan usaha yang ditunjuk.
“Dan kalau memang kewenangan diberikan ke pemerintah kabupaten, kita siap bangun pabrik. Kita sudah punya master plan pengelolaan kawasan itu, sudah kita hitung semua dengan pabriknya, kawasan perkantoran, perumahannya dan pelabuhannya,” paparnya.
“Sekarang saja dikelola oleh swasta dengan kondisi serba ada sudah bisa eksis, apalagi kalau kita. Kita bisa mencari anggaran untuk bangun pabrik. Bisa kita bikin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Dan atau kalau kita kelola sendiri ya kenapa tidak bisa, jadi banyak pola kerjasama yang bisa dilakukan,” pungkas Ahmad Mulia. (man)
