Aneh bin ajaib, kasus penanganan dana penggelapan Kampus Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) masih belum memberikan kepastian hukum. Buktinya, sudah dua tahun berjalan proses hukumnya tak kunjung memberikan keputusan dan kepastian hukum yang mengikat. Padahal semua saksi sebanyak sembilan orang sudah diperiksa, lalu apanya lagi yang menjadi kendala??

Jika setiap kasus harus menggunakan waktu selama dua tahun, masih belum membuahkan hasil. Maka tarik ulur kepentingan siapa dibalik kasus penanganan dugaan dana penggelapan Kampus Universitas Muhammadiyah Buton (UMB)?? Sehingga memerlukan benang yang begitu panjang untuk mengelor-olor tali layangan tersebut.

Paling gelih lagi, sudah bergulir lama di rana hukum ditangani para penegak hukum tapi belum bisa bernapas legah. Bahkan makin membutuhkan benang yang panjang.

Siapa yang diuntungkan kira-kira dari kasus tersebut?? Disatu sisi polisi sudah menyatakan bahwa kasus itu sudah diterbitkan Surat Perintah Penghetian Penyidikan (SP3) perkara. Bahkan sudah dikirim ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau, namun lampiran fisik SP3 tersebut tidak di lampirkan oleh pihak Polres Baubau. Makin menimbulkan pertanyaan? Apakah memang betul-betul lupa diikut sertakan atau memang sengaja tidak dilampirkan?

Jika demikian adanya, maka sudah makin jelas bahwa layangan SP3 dikendalikan oleh Polres Baubau, bukan Kejari. Semestinya, kedua lembaga hukum tersebut harus mampu bekerjasama untuk makin mempercepat proses hukumnya, agar publik tidak menaruh kecurigaan yang bernilai negatif atas kinerja polisi selama ini.

Apalagi pihak Kejari sangat tegas menyatakan bahwa mereka akan mempertanyakan fisik lampiran SP3 kasus Rektor UMB itu. Lalu sampai kapan kasus ini bisa memberikan keputusan hukum yang mengikat? Jika lanyangan terus diolor dan tidak dilepas sepenuhnya. Maka harusnya bermain olor jangan terlalu lama, karena hanya akan mengurangi tingkat kepercayaan publik dalam soal kepastian hukum, bahkan makin berdampak pada supremasi hukum, sekaligus meninggalkan kesan kinerja yang negatif.

Saatnya melepas semua target kepentingan, agar supremasi hukum bisa leluasa bergerak dalam rangka mendapat kepastian hukum yang mengikat. Jika tidak demikian, maka kasus ini akan terkatung-katung seperti hantu yang sewaktu-waktu bakal datang lagi jika syarat-syarat sesajiannya dilanggar lagi. (***)