PUBLIKSATU, BUTENG – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mulai menyusun Jadwal Retensi Arsip (JRA) sebagai pedoman untuk penyimpanan, pemindahan, pemusnahan atau dipermanenkan ke lembaga kearsipan daerah.

Tim penyusun JRA Kabupaten Buteng ini terdiri dari 18 orang dari berbagai instansi. Sekab Buteng La Ode Hasimin sebagai pembina atau pengarah dan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan sebagai ketua.
Untuk menyusun JRA di Kabupaten Buteng, tim ini menggelar rapat yang dibuka Asisten III LM Mursal Zubair di aula kantor bupati, Rabu (9/5).

Dalam arahannya, Mursal menerangkan penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan asset dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, berdasarkan pasal 40 ayar 4 UU No.43/2009 tentang kearsipan, mengamanatkan bahwa untuk mendukung pengelolan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA, serta sistem kladifikasi keamanan dan akses arsip.

“JRA ini merupakan daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip,” terang Mursal.

JRA juga merupakan alat untuk memvonis kapan suatu arsip harus dipindahkan, dimusnahkan, atau diserahkan. “Apabila pemerintah daerah belum atau tidak memiliki alat tersebut, maka akan kesulitan dalam melaksanakan program penyusutan,” tandasnya.

Begitu pula jika pemerintah daerah tidak melaksanakan programn penyusutan, maka akan terjadi pemborosan dan akan mengancam keselamatan dan kelestarian bukti-bukti otentik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan menjadi hak generasi yang akan datang.

Sementara itu, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buteng Suardi Halua menuturkan JRA ini akan dikuatkan dengan payung hukum melalui Ranperda tata naskah dinas dan sudah masuk dalam progran legislasi daerah (Prolegda) 2018.

“Kita harus mempunyai RTA sebagai pedoman untuk penyimpanan, pemindahan, pemusnahan atau dipermanenkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buteng sendiri. OPD juga harus menentukan sendiri berapa lama harus menyimpan arsipnya sebelum ditentukan nasib akhirnya,” paparnya.(uzi)

COVID BUSEL